SEMARTARA, Serang (31/12) – Pemprov Banten menargetkan lelang sejumlah proyek bidang infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, ruang kelas dan gedung sekolah sudah dimulai Desember 2017. Namun target itu meleset jauh, sebab OPD (organisasi perangkat daerah) Desember ini masih menyusun rencana kerja tahun anggaran 2018.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyayangkan lambatnya penyusunan rencana kerja semua OPD.
“Pembangunan fisik itu kan setelah rencanan dibuat melalui penganggarannya, berikutnya adalah memastikan lelang pekerjaannya dapat dilakukan secara tepat waktu. Percuma sudah dianggarkan tapi sampai akhir tahun 2018 anggaran ternyata gagal lelang,” kata Andika usai memimpin rapat dengan para Kepala OPD terkait evaluasi kinerja pembangunan tahun 2017 dan rencana kerja tahun 2018, Sabtu (30/12).
Andika mengaku telah mengintruksikan Kepala OPD yang tengah menyusun dan melaporkan rencana kerja OPD-nya mengenai kapan lelang pekerjaan yang direncanakan tersebut dapat dilakukan.
“Saya telah mendengarkan paparan dari persiapan kontrak program-program yang akan dilakukan dan proyek khususnya proyek-proyek besar, kesiapan data-data seperti dinas PU, Perkim, Dinkes, Dindik, dan proses-proses di ULP,” sebut Andika.
Terkait itu, Andika mengakui jika pada tataran perencanaan sudah cukup baik dilakukan oleh OPD. Namun tak jarang pada tataran pelaksanaan yang kerap terjadi adalah terjadinya kesenjangan natara rencana dengan pelaksanaan.
“Saya dan Pak Gubernur (Wahidin Halim) tidak mau semua ini hanya business as usual, atau juga hanya bagus di atas kertas, tapi faktanya beda jauh dari rencana,” ujar Andika.
Diketahui, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada tahun 2018 diantaranya memprioritaskan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten di sejumlah kabupaten/kota.
Dengan total anggaran Rp633 miliar, sejumlah ruas jalan yang akan dibangun pada tahun 2018 secara penganggaran jamak (penganggaran berlanjut ke tahun-tahun berikutnya) di antaranya adalah ruas jalan Tanjung Lesung – Sumur di Kabupaten Pandeglang sepanjang 15 km, dan Cipanas – Warung Banten di Kabupaten Lebak sepanjang 30 km.
“Selain pembangunan jalan, di 2018 kami juga menganggarkan untuk rehab (perbaikan) di sejumlah ruas jalan sepanjang total 100 km dari 600-an km jalan rusak di Banten. Sisanya akan dilanjutkan tahun berikutnya,” kata Kepala DPUPR, Hadi Soeryadi beberapa waktu lalu.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Engkos Kosasih, mengatakan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,9 miliar pada tahun 2018, pihaknya memastikan akan melakukan sejumlah pembangunan fisik terkait fasilitas pendidikan dasar di Banten.
“Untuk RKB (ruang kelas baru) saja akan dibangun sebanyak 493 unit, lalu gedung sekolah itu akan dibangun sedikitnya 7 sekolah yang pembebasan lahannya sudah selesai, jadi tingal membangun,” katanya.
Engkos juga memastikan jika pihaknya sudah menganggarkan dana untuk hal-hal penunjang pembangunan di bidang pendidikan seperti untuk honor guru non-PNS sampai untuk BOSDA (biaya operasional sekolah daerah).
“Ini tidak lepas dari visi-misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam membangun Banten di periode kepemimpinan 5 tahun ke depan,” kata Engkos. (Soe)
