Tangerang, Semartara.News — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, membahas perkembangan ekosistem informasi nasional di tengah pesatnya transformasi digital. Pembahasan mencakup masa depan industri pers, tata kelola media sosial, keberlangsungan media arus utama, serta pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi pers.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam program Podcast PWI CHANNEL yang digelar di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) malam.
M. Qodari hadir sebagai narasumber utama dan disambut Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama sejumlah jajaran pengurus PWI Pusat. Diskusi dipandu wartawan senior Dede Apriyadi.
Dalam forum tersebut, Qodari menyoroti perubahan pola komunikasi dan penyebaran informasi seiring semakin kuatnya pengaruh media sosial. Menurutnya, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi pers nasional, terutama dalam menjaga kualitas informasi di tengah perbedaan karakter antara media arus utama dan platform media sosial.
“Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan,” ujar Qodari.
Selain tata kelola media sosial, diskusi juga membahas keberlangsungan industri media arus utama. Salah satu isu yang mengemuka adalah usulan keringanan pajak bagi perusahaan media sebagai bagian dari upaya mendukung keberlangsungan industri pers di tengah perubahan ekosistem bisnis media akibat perkembangan teknologi digital.
Qodari menilai pembahasan mengenai ekosistem informasi nasional perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, organisasi pers, legislatif, dan pelaku industri media dinilai memiliki peran masing-masing dalam merespons perubahan ruang informasi digital.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik dialog tersebut. Menurutnya, komunikasi terbuka antara pemerintah dan organisasi pers menjadi bagian penting dalam membangun sinergi yang produktif, khususnya dalam menghadapi tantangan industri media dan perkembangan teknologi informasi.
Munir juga menegaskan posisi pers nasional sebagai jembatan informasi yang objektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut, kata dia, tetap penting, termasuk dalam situasi bencana maupun keadaan darurat yang membutuhkan informasi cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam diskusi itu, Qodari juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap media tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi redaksi. Dukungan tersebut dipandang sebagai bagian dari hubungan kemitraan antara pemerintah dan media.
“Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukanlah berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari bentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media,” kata Qodari.
Diskusi Podcast PWI CHANNEL turut membahas pemanfaatan data survei publik sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah. Data tersebut dapat menjadi salah satu masukan untuk melihat respons masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah, media, dan publik.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara insan pers dan pemerintah untuk membahas perubahan ekosistem informasi nasional sekaligus tantangan yang dihadapi pers di tengah perkembangan media digital dan media sosial. (*)
