Jakarta, Semartara.News — Prof. Dr. Hadi Supratikta kembali dipercaya memimpin Ikatan Peneliti dan Inovator Indonesia (IPINDO) setelah meraih 16 suara dalam Musyawarah Nasional (Munas) IPINDO 2026 yang digelar di Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Indonesia (PPDI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, 2 September 2026.
Perolehan tersebut menempatkan Hadi sebagai kandidat dengan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua Umum IPINDO periode 2026–2031 yang diikuti sekitar 50 peserta. Peserta terdiri atas pengurus IPINDO pusat dan perwakilan pengurus daerah.
Pemilihan berlangsung melalui mekanisme voting dengan tujuh kandidat. Dalam penghitungan suara, Dr. Adi Suhendra berada di posisi kedua dengan delapan suara, disusul Ir. Sutrisno, MT dengan tiga suara dan Satya dengan dua suara. Sementara tiga kandidat lainnya tidak memperoleh suara.
Dengan hasil tersebut, Hadi Supratikta kembali mendapat mandat untuk memimpin IPINDO selama periode 2026–2031.
Munas Sepakati Perampingan Struktur Organisasi
Selain pemilihan Ketua Umum, Munas IPINDO 2026 juga menetapkan restrukturisasi organisasi. Peserta Munas menyepakati struktur kepengurusan yang lebih ramping dibandingkan periode sebelumnya.
Perampingan struktur diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempertajam fokus program, serta memperkuat koordinasi antarbidang.
Struktur baru tersebut diharapkan membuat IPINDO lebih lincah dan responsif dalam menjalankan program strategis, terutama dalam penguatan riset, inovasi, serta kolaborasi antarpeneliti dan inovator di Indonesia.
Munas yang berlangsung di lingkungan BRIN itu sekaligus menjadi momentum bagi IPINDO untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus melakukan pembenahan internal organisasi.
Berawal dari IPPI
IPINDO berawal dari Ikatan Peneliti Pemerintahan Indonesia (IPPI) yang didirikan di Jakarta pada 11 Maret 2011. Pembentukan organisasi diawali deklarasi para kepala Bappeda dan kepala Balitbangda tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia dalam Rakornas Kelitbangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Deklarasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pada 30 Maret 2011 melalui Munas pertama yang diikuti sejumlah pejabat fungsional peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dan daerah.
Dalam Munas pertama itu, Dr. Hadi Supratikta, M.M. dipercaya sebagai Ketua Umum.
Organisasi profesi tersebut dibentuk untuk mewadahi profesi peneliti pemerintahan, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam penelitian, pengkajian, dan pengembangan kebijakan publik.
Seiring terbentuknya BRIN dan terintegrasinya urusan penelitian dan pengembangan ke dalam lembaga tersebut, IPPI kemudian bertransformasi melalui Munas pada 12 November 2020.
IPPI berubah menjadi Ikatan Peneliti dan Inovator Pemerintahan Indonesia (IPINDO). Hadi Supratikta kembali dipercaya memimpin DPP IPINDO untuk periode 2020–2025, yang kemudian diperpanjang hingga 2026.
Transformasi tersebut memperluas cakupan organisasi, dari sebelumnya berfokus pada peneliti menjadi turut menaungi para inovator yang menghasilkan inovasi dan solusi teknologi terapan.
Perkuat Kemitraan Riset dan Inovasi
Sebagai organisasi profesi yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik, IPINDO terus membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga di bidang riset dan inovasi.
Salah satu bentuk kemitraan tersebut diwujudkan melalui Nota Kesepahaman dengan BRIN yang ditandatangani pada 2 April 2024 untuk jangka waktu lima tahun.
Kerja sama tersebut mencakup bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi.
Dengan kembali terpilihnya Hadi Supratikta serta ditetapkannya struktur organisasi yang lebih ramping, IPINDO diharapkan dapat memperkuat perannya dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi nasional.
Kepengurusan periode 2026–2031 juga diharapkan mampu memperluas kolaborasi antarpeneliti dan inovator serta meningkatkan kontribusi IPINDO terhadap pembangunan nasional berbasis riset, inovasi, dan pengembangan kebijakan. (*)
