Jakarta, Semartara.News — Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama ke Istana Kepresidenan dan meminta pengawasan di wilayah perbatasan serta pesisir diperketat. Bea Cukai Watch (BCW) mendorong arahan tersebut diperluas hingga pengawasan rantai distribusi untuk mengungkap jaringan di balik peredaran barang ilegal.
Pemanggilan Djaka berlangsung pada Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait penguatan penanganan penyelundupan barang ilegal dan barang terlarang, termasuk narkotika dan pakaian bekas impor atau balpres.
Djaka mengatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memperkuat peralatan serta kinerja Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan.
Koordinator BCW Jimmy Endey mengatakan penguatan pengawasan di pintu masuk perlu disertai penelusuran terhadap pihak-pihak yang berada di balik peredaran barang.
“Jangan hanya memperketat pintu masuk. Setiap penindakan harus dikembangkan untuk mengetahui siapa pemilik barang, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan pengiriman, dan ke mana barang itu akan diedarkan,” kata Jimmy dilansir Kamis (24/9).
Menurut dia, pengawasan hingga rantai distribusi diperlukan agar penindakan tidak berhenti pada penyitaan barang atau penanganan pelaku lapangan.
Penindakan Barang Senilai Rp27,3 Miliar
Dorongan penguatan pengawasan tersebut muncul di tengah penindakan DJBC terhadap sejumlah barang yang diduga bermasalah sepanjang Agustus hingga September 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap penindakan terhadap 30 kontainer berisi beras dan garam yang diduga tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean serta 1.435 bal pakaian impor yang diduga merupakan pakaian bekas.
Nilai ekonomis barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp27,339 miliar.
Suahasil menyebut besarnya pasar Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat perdagangan ilegal menarik bagi pelaku. Ia juga mengingatkan jajaran Bea Cukai untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai community protector.
Jimmy mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang mencakup jalur masuk hingga distribusi barang.
“Presiden sudah memerintahkan perbatasan dan pesisir diperketat. Sekarang yang perlu dilihat publik adalah bagaimana instruksi itu diterjemahkan menjadi tindakan konkret dan terukur,” ujarnya.
BCW Soroti Modus melalui Dokumen
BCW juga menyoroti modus pelanggaran yang dilakukan melalui dokumen perdagangan.
Suahasil menjelaskan adanya modus perubahan klasifikasi Harmonized System (HS) dan jenis barang dalam pemberitahuan impor yang diduga digunakan untuk mengelabui pengawasan.
Jimmy menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan patroli fisik.
“Penyelundupan hari ini tidak selalu berbentuk kapal yang masuk diam-diam. Ada yang masuk melalui dokumen, misdeklarasi, permainan jenis barang atau jalur distribusi yang berlapis,” katanya.
Karena itu, BCW mendorong DJBC memperkuat analisis data kepabeanan, termasuk profil importir dan pemasok, pola transaksi, asal barang, klasifikasi HS, nilai pabean, serta anomali dalam dokumen perdagangan.
BCW Dorong Penguatan Informasi Masyarakat
Selain pengawasan dan analisis data, BCW mendorong DJBC memperkuat kanal pengaduan dan informasi masyarakat.
Jimmy mengatakan masyarakat, pelaku usaha, pekerja pelabuhan, perusahaan logistik, maupun kelompok pemantau dapat memiliki informasi awal mengenai dugaan peredaran barang ilegal.
BCW menyatakan siap membangun komunikasi dengan DJBC untuk menyalurkan informasi tersebut secara bertanggung jawab.
“Informasi yang kami terima tidak akan langsung kami vonis sebagai pelanggaran. Harus diverifikasi. Tetapi kalau indikasinya kuat, informasi itu harus sampai kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.
Menurut BCW, keberhasilan pengawasan kepabeanan tidak hanya dilihat dari jumlah barang yang disita. Pengawasan juga mencakup pencegahan masuknya barang ilegal, pengungkapan jaringan, penutupan celah sistem, perlindungan penerimaan negara, serta penguatan integritas aparat.
“Momentum ini jangan berhenti menjadi headline. Perketat perbatasannya, perkuat integritas aparatnya, benahi sistemnya, dan bongkar jaringan besarnya,” pungkas Jimmy Endey. (*)
