Jakarta, Semartara.News — Barisan Motor Gibran (BMG) mengingatkan bahaya pembentukan opini negatif terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BMG menilai berkembangnya berbagai kontroversi yang menyeret keduanya berpotensi memengaruhi persepsi publik sekaligus menjadi bagian dari dinamika pertarungan politik menuju 2029.
Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S., mengatakan terdapat sejumlah isu yang saat ini menjadi perhatian publik, mulai dari polemik ijazah Jokowi, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Gibran, hingga dugaan praktik penyadapan yang menyeret nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya.
Menurut Subkhan, ketiga persoalan tersebut memiliki konteks hukum berbeda. Namun, dalam pandangan BMG, perkembangan isu-isu itu memiliki irisan dalam pertarungan opini, legitimasi, dan kepentingan kekuasaan.
“Jangan naif membaca situasi politik hari ini. Berbagai isu yang berbeda terus berkembang dalam satu pusaran kontroversi yang menyeret Jokowi dan Gibran. Dampaknya jelas, reputasi Jokowi dihantam, legitimasi politik Gibran dipersoalkan, dan wacana pemakzulan terus mendapatkan ruang dalam percakapan publik. BMG melihat ini sebagai tsunami politik yang tidak boleh dianggap sebagai dinamika biasa,” kata Subkhan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Soroti Pola Pembentukan Opini
Subkhan menilai polemik yang berkembang tidak hanya perlu dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembentukan persepsi masyarakat.
Ia menduga berbagai isu tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk membangun opini negatif dan melemahkan reputasi Jokowi maupun legitimasi politik Gibran.
“Jangan tutupi syahwat politik dengan kemasan moral dan hukum. Dalam pertarungan kekuasaan, ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu hukum, memainkan sentimen moral, dan menggiring opini publik untuk menghancurkan reputasi Jokowi dan Gibran. Jangan sampai hukum hanya dijadikan panggung, sementara ambisi merebut kekuasaan menjadi agenda sesungguhnya,” tegasnya.
Menurut Subkhan, pembentukan opini negatif dapat menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang, terutama ketika dinamika politik nasional mulai mengarah pada konfigurasi kekuasaan menuju Pilpres 2029.
Ia menjelaskan, Jokowi merupakan figur sentral dalam perjalanan politik pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Sementara Gibran, sebagai Wakil Presiden, merupakan figur yang juga akan menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional mendatang.
Dalam perspektif BMG, pelemahan reputasi Jokowi berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap Gibran. Sebaliknya, tekanan politik terhadap Gibran juga dapat menyeret Jokowi kembali ke dalam pusaran kontroversi.
“Serangan terhadap Jokowi dan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan personal. Ada dimensi kepentingan politik yang lebih besar. Pelemahan reputasi Jokowi dan pembentukan persepsi negatif terhadap Gibran berpotensi menjadi bagian dari pertarungan jangka panjang menuju 2029,” ujarnya.
Waspadai Dampak Politik Menuju 2029
BMG juga menyoroti berkembangnya wacana pemakzulan Gibran di tengah berbagai kontroversi tersebut.
Subkhan mengingatkan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri. Karena itu, mekanisme tersebut tidak semestinya digunakan untuk melampiaskan ketidaksukaan politik atau menjadi instrumen perebutan kekuasaan.
“Kalau memang ada pihak yang ingin bertarung memperebutkan kekuasaan, bertarunglah secara terbuka. Jangan menggunakan isu hukum sebagai kendaraan politik, membangun kegaduhan, menghancurkan reputasi seseorang, lalu menjadikan pemakzulan sebagai jalan untuk menggeser kekuasaan. Demokrasi bukan alat untuk melampiaskan syahwat politik,” kata Subkhan.
Ia menambahkan, pembentukan opini negatif tidak selalu bertujuan menjatuhkan seseorang dalam waktu singkat. Persepsi yang terus dibangun di ruang publik dapat menjadi beban politik ketika kontestasi elektoral berlangsung.
Bahkan, menurutnya, sekalipun wacana pemakzulan tidak berhasil, persepsi negatif yang telanjur berkembang dapat memengaruhi ruang politik Gibran pada masa mendatang.
“Jangan berpikir bahwa ketika Gibran tidak berhasil dilengserkan, pertarungan politik selesai. Persepsi buruk yang ditanam hari ini bisa menjadi tabungan politik untuk menyerang Gibran pada 2029. Menghancurkan kepercayaan publik hari ini dapat menjadi cara untuk mempersempit ruang politik seseorang pada masa depan,” cetusnya.
Subkhan menilai kompetisi politik seharusnya berlangsung melalui adu gagasan, prestasi, dan rekam jejak, bukan dengan membangun persepsi negatif untuk melemahkan pihak lain.
“Ini yang kami kritik. Jangan sampai rakyat dijadikan objek permainan kepentingan elite yang ingin berkuasa dengan menghantam reputasi Jokowi dan Gibran,” tegasnya.
Minta Hukum Tidak Dijadikan Alat Politik
Lebih lanjut, BMG menolak manipulasi informasi, pembentukan opini yang menyesatkan, serta penggunaan isu hukum untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Subkhan meminta seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika politik nasional untuk menghormati proses hukum dan menjaga agar institusi negara tidak dijadikan alat kepentingan kelompok.
“Kalau punya ambisi politik, jangan pengecut. Jangan bersembunyi di balik kemasan moral dan hukum. Jangan berpura-pura menjadi penjaga demokrasi kalau yang sedang dimainkan justru manuver untuk menjatuhkan Jokowi dan Gibran. Politik harus dijalankan secara terbuka, bukan dengan mempermainkan persepsi rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BMG tidak menolak kritik maupun proses hukum terhadap pejabat publik. Namun, kritik dan penegakan hukum harus tetap berlandaskan fakta, bukti, serta ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Kami tidak pernah meminta siapa pun kebal hukum. Tetapi jangan jadikan hukum sebagai senjata untuk membunuh karakter, jangan jadikan demokrasi sebagai kedok untuk merebut kekuasaan, dan jangan jadikan rakyat sebagai korban permainan politik para elite,” pungkas Subkhan. (Ril/Red)
