Manado, Semartara.News – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengingatkan bahwa semangat perjuangan yang menjadi akar sejarah PWI harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kerja jurnalistik yang profesional, berintegritas, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.
Pesan tersebut disampaikan Akhmad Munir saat menghadiri PWI Sulut Award 2026 di Manado, Sabtu (7/11/2026).
Munir mengatakan, PWI memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Organisasi wartawan tersebut lahir pada 1946, bersamaan dengan masa perjuangan kemerdekaan.
“PWI sendiri lahir pada tahun 1946, bersamaan dengan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia,” kata Munir.
Ia menyebutkan, saat ini anggota PWI mencapai hampir 40 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, perjalanan panjang tersebut menjadi bukti bahwa PWI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan bagian dari sejarah bangsa.
“Sejarah panjang itu menjadi bukti bahwa PWI bukan organisasi baru, melainkan bagian dari sejarah bangsa,” ujarnya.
Apresiasi atas Kinerja PWI Sulut
Dalam kesempatan tersebut, Munir menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada PWI Sulawesi Utara (Sulut) yang berhasil menyelenggarakan PWI Sulut Award 2026, meskipun kepengurusannya belum genap satu tahun.
Menurutnya, keberhasilan tersebut mencerminkan kerja keras, kekompakan, dan keseriusan pengurus PWI Sulut di bawah kepemimpinan Sintya Bojoh dalam membangun organisasi serta menjaga kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini luar biasa. Kepengurusan belum setahun, tapi sudah bisa membuat acara sebesar PWI Sulut Award. Ini bukti PWI Sulut bekerja sungguh-sungguh, solid, dan dipercaya oleh banyak pihak,” ujar Munir.
Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi PWI Sulut untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat program organisasi, serta membesarkan PWI bersama seluruh pengurus PWI provinsi lainnya di Indonesia.
Munir juga menegaskan bahwa PWI masih memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendirinya.
“Kami merasa masih banyak ‘utang’ (kewajiban) yang harus ditunaikan. PWI sebagai wartawan pejuang, PWI harus terus berjuang berkontribusi memajukan bangsa dan negara, melanjutkan nilai historisnya dan nilai kejuangan ini masih relevan sampai saat ini,” katanya.
Menurut Munir, wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi dan mendorong pembangunan.
Ia menegaskan, media bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra strategis dalam memajukan daerah. Karena itu, hubungan antara pers dan pemerintah perlu dibangun melalui kemitraan yang sehat dan saling menghormati.
Profesionalisme Wartawan di Tengah Banjir Informasi
Munir turut menyoroti tantangan dunia jurnalistik di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
Menurutnya, masyarakat saat ini dihadapkan pada banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan. Berita bohong, fitnah, dan informasi yang dipelintir kerap bercampur dengan informasi yang benar di ruang publik.
Ia mengibaratkan informasi seperti obat. Jika berlebihan dan tidak tepat, justru dapat berubah menjadi racun.
Dalam kondisi tersebut, wartawan profesional harus hadir menyajikan informasi yang benar, akurat, dan tervalidasi. Produk jurnalistik yang berkualitas menjadi penawar bagi masyarakat dari paparan hoaks dan informasi menyesatkan.
Munir meyakini masyarakat membutuhkan berita yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, setiap wartawan harus menjaga jati diri profesinya dengan memelihara profesionalisme dan integritas.
“Kami yakin warga menginginkan berita yang akurat, karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme dan integritas,” pesannya kepada seluruh wartawan yang hadir.
Ia juga menyoroti perilaku oknum wartawan yang melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap pejabat maupun pihak lainnya. Praktik tersebut, menurutnya, harus dilawan karena mencederai kehormatan profesi wartawan.
“Kalau ada yang mengancam, hadapi dan laporkan ke Kabid Humas Polda Sulut,” tegasnya.
Di sisi lain, Munir mengingatkan para pejabat agar tidak alergi terhadap wartawan. Pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
Ia mengajak pemerintah daerah membangun kemitraan dengan insan pers, merangkul wartawan, serta terbuka terhadap wawancara sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
PWI Sulut Award Apresiasi Kontribusi Pemangku Kepentingan
Sementara itu, Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin antara wartawan dengan pemerintah daerah maupun kalangan swasta.
Ia berharap hubungan tersebut terus diperkuat sehingga PWI bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat berkolaborasi membangun Sulawesi Utara.
PWI Sulut Award 2026 memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah, lembaga perbankan, dan pihak swasta yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan manusia di Sulawesi Utara.
Pada akhir acara, Akhmad Munir kembali menegaskan komitmen PWI untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan wujud nyata jati diri wartawan pejuang. Wartawan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai mitra pembangunan, penjaga demokrasi, dan perekat persatuan bangsa.
“PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Bersama-sama kita rawat demokrasi, kita kawal pembangunan, dan kita majukan Sulawesi Utara serta Indonesia,” pungkas Munir. (Ril/Red)
