KPA Tangerang Dorong APBD hingga Dana Desa untuk Mendukung Program HIV

KPA Kabupaten Tangerang mengidentifikasi APBD, Dana Desa, CSR, hingga zakat sebagai alternatif pembiayaan program HIV.
Suasana rapat dalam lokakarya KPA Kabupaten Tangerang yang membahas peluang pemanfaatan APBD, Dana Desa, CSR, hingga dana zakat sebagai sumber pembiayaan program HIV. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pendanaan dan menjaga kesinambungan layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang. (Foto: Ist)

Tangerang, Semartara.News — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang mendorong optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Dana Desa untuk mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV dan AIDS, terutama di tengah dinamika pendanaan dari lembaga donor internasional.

Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya Perencanaan Penganggaran bertema Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV yang diselenggarakan KPA Kabupaten Tangerang bersama Yayasan Cita Andaru Bersama di Vega Hotel Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dan mitra untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengidentifikasi sumber pembiayaan alternatif agar program pencegahan, penjangkauan, pengobatan, perawatan, dan pendampingan bagi masyarakat tetap berjalan.

Dalam sambutan pembukaan, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Dewi Yulyana Lestari, menegaskan bahwa penanggulangan HIV dan AIDS membutuhkan komitmen bersama dan keterlibatan berbagai pihak.

“Keberlanjutan program HIV merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu membangun komitmen lintas sektor agar upaya pencegahan, penjangkauan, pengobatan, serta pendampingan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga program penanggulangan HIV tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pendanaan donor.

Dalam pemaparan materi, Pengelola Program KPA Kabupaten Tangerang, Eko Darmawan, S.T., membahas kebijakan perencanaan dan penganggaran penanggulangan HIV menjelang berakhirnya dukungan donor.

Sementara itu, Arif Mulyawan dari Adinkes yang juga menjadi pengelola program KPA Provinsi Banten menekankan pentingnya advokasi pembiayaan kesehatan dan penguatan peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang turut memaparkan upaya penguatan layanan kesehatan dalam menghadapi transisi pendanaan.

APBD, Dana Desa, hingga CSR Jadi Alternatif

Lokakarya tersebut mengidentifikasi sejumlah sumber pembiayaan domestik yang berpotensi mendukung program penanggulangan HIV. Selain APBD dan Dana Desa untuk kegiatan promotif serta preventif, sumber pembiayaan lain yang dibahas meliputi integrasi layanan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta dana zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain optimalisasi sumber pendanaan, peserta juga membahas mekanisme Swakelola Tipe III sebagai salah satu pilihan untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan materi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tangerang, mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk melibatkan kapasitas dan partisipasi organisasi masyarakat sesuai kebutuhan program, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan perangkat daerah.

Penerapannya diawali dengan identifikasi kebutuhan program oleh perangkat daerah. Dinas Kesehatan bersama KPA dan mitra dapat memetakan kegiatan penanggulangan HIV yang berpotensi dilaksanakan melalui skema Swakelola Tipe III.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada perangkat daerah menetapkan tipe swakelola dan menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan pengadaan atau Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai ketentuan.

Organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berminat menjadi pelaksana perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan. Mereka juga perlu menyiapkan dokumen kelembagaan dan portofolio kegiatan yang relevan serta mengikuti proses komunikasi dan verifikasi persyaratan.

UKPBJ dapat memberikan pendampingan terkait proses pengadaan, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berperan dalam penyaringan mitra sesuai kewenangannya. Penetapan pelaksana tetap mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku, bukan otomatis diberikan hanya berdasarkan pengajuan minat.

KPA Petakan Kebutuhan Program pada 2027

Sebagai tindak lanjut, KPA Kabupaten Tangerang akan memetakan kebutuhan social contracting bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra. Langkah ini diharapkan dapat mendukung advokasi kemandirian pembiayaan melalui APBD sekaligus menjembatani kolaborasi antara pemerintah dan komunitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga akan mengidentifikasi program prioritas yang berpotensi dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III pada 2027 dengan mempertimbangkan situasi pendanaan donor.

Di sisi lain, LSM didorong mempersiapkan persyaratan kelembagaan dan portofolio kegiatan dengan pendampingan UKPBJ serta mengikuti proses penyaringan mitra oleh Kesbangpol.

KPA bersama mitra juga akan memperkuat dukungan melalui Forum CSR dengan menyampaikan isu HIV dan mengusulkan kegiatan yang relevan.

Peserta lokakarya turut didorong menyusun rencana tindak lanjut yang memuat langkah konkret, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan agar hasil pembahasan dapat diwujudkan dalam program nyata.

Melalui optimalisasi pembiayaan domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, KPA Kabupaten Tangerang berharap keberlanjutan program penanggulangan HIV dan AIDS dapat terjaga sekaligus mendukung pencapaian target eliminasi AIDS pada 2030. (Ril/Red)

Tinggalkan Balasan