Tangerang, Semartara.News — Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang, H. Eka Wibayu, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 yang berlangsung di Kota Tangerang Selatan pada 15–23 November 2026. Ia meminta panitia penyelenggara mengevaluasi sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan, mulai dari pembaruan data medali hingga keputusan pertandingan.
Keberatan tersebut disampaikan Eka dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026) malam. Menurut dia, sejumlah persoalan yang muncul pada awal pelaksanaan Porprov perlu segera ditindaklanjuti agar tidak merugikan kontingen yang bertanding.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pembaruan data perolehan medali dan poin pada klasemen resmi. Eka menyebut, data yang ditampilkan belum sepenuhnya sesuai dengan hasil pertandingan yang telah diraih atlet Kabupaten Tangerang.
Ia menjelaskan, sejumlah cabang olahraga dari kontingen Kabupaten Tangerang telah menyelesaikan pertandingan dan meraih medali. Namun, menurut pihaknya, perolehan medali dan poin pada papan klasemen resmi belum menunjukkan pembaruan yang sesuai dengan hasil tersebut.
Kondisi itu menimbulkan keberatan karena klasemen menjadi salah satu acuan untuk memantau posisi kontingen dalam persaingan sementara. Ketidakpastian pencatatan hasil pertandingan juga dinilai berpotensi memengaruhi psikologis atlet yang telah berjuang meraih prestasi.
Eka Pertanyakan Diskualifikasi Atlet Muaythai
Selain persoalan klasemen, Eka menyoroti pencoretan atau diskualifikasi atlet di sejumlah cabang olahraga. Ia mempertanyakan keputusan yang menurutnya tidak sejalan dengan status administrasi atlet ketika menjalani proses pendaftaran.
Salah satu kasus yang disampaikan berkaitan dengan cabang olahraga Muaythai. Eka mengatakan, atlet Kabupaten Tangerang tidak diperbolehkan bertanding meskipun sebelumnya telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
“Sedari awal semua syarat administrasi atlet saat pendaftaran sudah dipenuhi dan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat, tapi ketika akan bertanding, tiba-tiba didiskualifikasi, dengan alasan tidak memenuhi aturan. Contohnya di cabang Muaythai, atlet kita dilarang bertanding,” ujar Eka.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar penerapan regulasi dalam kompetisi berlangsung secara konsisten dan tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan kontingen.
Hasil Pertandingan Wushu Turut Dipersoalkan
Persoalan lain yang menjadi perhatian KONI Kabupaten Tangerang adalah keputusan pertandingan cabang olahraga Wushu. Eka menyatakan, pihaknya mempertanyakan hasil pertandingan yang dinilai berbeda dari hasil yang diyakini telah diraih atletnya.
“Atlet Wushu kami sudah dinyatakan menang, tapi panitia mengambil keputusan berbeda dan dinyatakan kalah. Kami punya dokumentasinya, videonya,” tandas Eka.
Eka menyebut, pihaknya memiliki dokumentasi video yang dapat digunakan untuk mendukung keberatan tersebut. Namun, persoalan ini masih memerlukan pemeriksaan dokumentasi dan klarifikasi dari pihak berwenang untuk memastikan kronologi serta dasar pengambilan keputusan pertandingan.
KONI Kabupaten Tangerang Siapkan Surat Resmi
Untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, KONI Kabupaten Tangerang berencana menyampaikan keberatan melalui surat resmi kepada panitia penyelenggara Porprov VII Banten 2026.
Langkah itu diharapkan menjadi sarana evaluasi sejak awal penyelenggaraan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pertandingan berikutnya.
Eka menegaskan, Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan juga bagian penting dari pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang dipersiapkan untuk mewakili Banten pada Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Jadi mumpung ini masih di awal, semoga hal ini menjadi perhatian dan bahan pertimbangan pihak panitia penyelenggara. Porprov ini adalah salah satu kawah candradimuka untuk menjaring atlet PON Banten. Jadi kita semua berkumpul dan bertanding di sini, semuanya ke depan untuk Banten,” pungkas Eka.
KONI Kabupaten Tangerang berharap panitia penyelenggara dapat mengevaluasi setiap keberatan yang disampaikan dan memberikan penjelasan secara transparan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalisme penyelenggaraan, kepercayaan peserta, serta semangat sportivitas dalam Porprov VII Banten 2026. (Red)







