Badak Jawa dan Wilayah Pertambangan Banten, Yayan Mulyana Siapkan Gugatan ke PTUN

Yayan Mulyana menyiapkan gugatan ke PTUN untuk menguji keputusan Menteri ESDM terkait wilayah pertambangan di Banten.
Advokat publik dan praktisi hukum Banten, Raden Elang Yayan Mulyana, menyatakan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. (Foto: Ist)

Banten, Semartara.News — Advokat publik dan praktisi hukum Banten, Raden Elang Yayan Mulyana, SH, menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Di sisi lain, ia menyatakan akan menggugat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yayan menilai perlindungan satwa langka dan kelestarian kawasan konservasi harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia juga meminta penetapan wilayah pertambangan di Banten ditelaah dari aspek hukum, tata ruang, dan perlindungan lingkungan hidup.

Keputusan Menteri ESDM tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Keputusan itu menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

“Negara tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan keselamatan ekosistem. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan,” kata Yayan, Selasa (17/11/2026).

Persoalkan Wilayah Pertambangan di Sekitar Ujung Kulon

Yayan menyoroti pemberitaan mengenai penetapan WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditelaah secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan dalam perlindungan kawasan konservasi.

Dalam pemberitaan Media Indonesia pada 17 November 2026, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengonfirmasi adanya penetapan WUP di perairan sekitar TNUK. Namun, ia menegaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Penetapan wilayah pertambangan dan pemberian izin operasional merupakan tahapan yang berbeda. Kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku.

Ari juga menjelaskan bahwa kawasan darat dan laut TNUK merupakan kawasan konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten. Karena itu, pemanfaatan ruang harus memperhatikan fungsi konservasi kawasan tersebut.

Yayan berpandangan bahwa keputusan Menteri ESDM perlu diuji melalui mekanisme hukum apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan penataan ruang dan perlindungan lingkungan.

Ia merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

“Banten bukan sekadar wilayah yang menyimpan sumber daya alam untuk dieksploitasi. Banten juga memiliki kekayaan ekologis yang wajib dilindungi,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Yayan, luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.

Meski demikian, kepastian mengenai ada atau tidaknya tumpang tindih antara wilayah pertambangan dan kawasan konservasi perlu ditentukan melalui pemeriksaan peta resmi, dokumen tata ruang, dan ketentuan hukum yang relevan.

Tolak Wacana Relokasi Badak Jawa

Selain mempersoalkan kebijakan wilayah pertambangan, Yayan menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo.

Wacana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim mengemukakan potensi bencana alam, termasuk tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau, sebagai salah satu pertimbangan untuk mengembangkan habitat alternatif bagi badak Jawa.

Gagasan tersebut muncul karena seluruh populasi badak Jawa yang tersisa terkonsentrasi di TNUK. Kondisi ini dinilai meningkatkan kerentanan spesies tersebut apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap habitatnya.

Namun, Yayan menilai relokasi satwa langka tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian ilmiah, ekologis, dan hukum yang komprehensif.

“Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan perlindungan kawasan dan pengelolaan sumber daya alam di Banten,” ujarnya.

Dalam pemberitaan Kompas.com pada 17 November 2026, peneliti ahli utama Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Wanda Kuswanda, menekankan perlunya kajian menyeluruh sebelum relokasi dilakukan.

Kajian tersebut perlu mencakup kesesuaian habitat, ketersediaan pakan dan air, daya dukung lingkungan, kesehatan satwa, risiko penyakit, serta potensi perburuan dan gangguan manusia.

Pengalaman translokasi badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di TNUK pada November 2025 juga menjadi perhatian. Musofa dilaporkan meninggal beberapa hari setelah pemindahan.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengevaluasi risiko dan persiapan translokasi satwa yang terancam punah.

Bagi Yayan, perlindungan badak Jawa dan kelestarian lingkungan Banten merupakan dua persoalan yang sama-sama membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Ia juga menduga wacana relokasi berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan pengelolaan sumber daya alam di Banten. Namun, dugaan mengenai motif tersebut merupakan penilaian Yayan yang belum terbukti dan memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Siapkan Gugatan ke PTUN

Yayan menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menguji Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Ia merujuk sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Menurutnya, langkah hukum tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ia menyatakan akan mengawal persoalan tersebut melalui jalur hukum dan mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

“Kami akan mengawal persoalan ini melalui jalur hukum, meminta transparansi kebijakan, dan mendorong agar setiap keputusan yang menyangkut lingkungan hidup dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan