Usai KONI Kabupaten Tangerang Protes, PB Porprov Banten Jelaskan Mekanisme Keabsahan Atlet

PB Porprov Banten menjelaskan mekanisme pemeriksaan keabsahan atlet setelah KONI Kabupaten Tangerang memprotes pelaksanaan Porprov.
Ketua Umum PB Porprov VII Banten 2026, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan mekanisme pemeriksaan keabsahan atlet kepada awak media. Ia menegaskan proses tersebut melibatkan Panwasrah dan KONI Banten untuk memastikan atlet yang bertanding memenuhi ketentuan. (Foto: Ist)

Kota Tangsel, Semartara.News — Pengurus Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 memberikan penjelasan terkait mekanisme keabsahan atlet menyusul protes yang disampaikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang. Persoalan tersebut mencuat setelah atlet Muay Thai asal Kabupaten Tangerang disebut tidak diperbolehkan bertanding dalam ajang olahraga tingkat provinsi itu.

Ketua Umum PB Porprov VII Banten 2026, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa penentuan status atlet tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh PB Porprov. Proses pemeriksaan keabsahan melibatkan Tim Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) dari KONI Provinsi Banten.

Menurut Pilar, keputusan akhir mengenai status atlet berada di tangan KONI Banten setelah melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

“KONI Banten nanti yang terakhir memutuskan apakah atlet ini benar tidak bisa meneruskan atau tidak,” ujar Pilar, Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, Ketua KONI Kabupaten Tangerang, H. Eka Wibayu, menyampaikan keberatan terhadap sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026 yang berlangsung di Kota Tangerang Selatan pada 15–23 November 2026.

Dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026) malam, Eka menyoroti persoalan pembaruan data perolehan medali, atlet yang tidak diperbolehkan bertanding, hingga keputusan pertandingan cabang olahraga Wushu yang dipersoalkan kontingennya.

KONI Kabupaten Tangerang Pertanyakan Status Atlet Muay Thai

Eka menyebut atlet Muay Thai Kabupaten Tangerang telah memenuhi persyaratan administrasi ketika mendaftar. Namun, menurut keterangannya, atlet tersebut kemudian tidak diperbolehkan bertanding dengan alasan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Sedari awal semua syarat administrasi atlet saat pendaftaran sudah dipenuhi dan dinyatakan lulus atau memenuhi syarat, tapi ketika akan bertanding, tiba-tiba didiskualifikasi, dengan alasan tidak memenuhi aturan. Contohnya di cabang Muaythai, atlet kita dilarang bertanding,” ujar Eka.

KONI Kabupaten Tangerang mempertanyakan dasar penerapan aturan tersebut dan meminta penjelasan dari penyelenggara. Eka menilai kejelasan regulasi dan konsistensi penerapannya penting agar seluruh kontingen memperoleh perlakuan yang adil.

Menanggapi persoalan itu, Pilar menjelaskan bahwa mekanisme pemeriksaan keabsahan merupakan bagian dari prosedur penyelenggaraan Porprov. Ia menegaskan, keputusan mengenai kelayakan atlet harus mengikuti kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, keterangan Pilar belum merinci dasar spesifik yang menyebabkan atlet Muay Thai Kabupaten Tangerang tidak diperbolehkan bertanding maupun hasil akhir pemeriksaan terhadap atlet tersebut.

Dugaan Kecurangan Wushu Belum Dilaporkan

Selain persoalan Muay Thai, Eka juga mempersoalkan keputusan pertandingan cabang olahraga Wushu yang dinilai merugikan atlet Kabupaten Tangerang.

“Atlet Wushu kami sudah dinyatakan menang, tapi panitia mengambil keputusan berbeda dan dinyatakan kalah. Kami punya dokumentasinya, videonya,” kata Eka.

Ia menyatakan pihaknya memiliki dokumentasi video untuk mendukung keberatan tersebut. Namun, dugaan kecurangan itu masih membutuhkan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran.

Pilar mengaku belum menerima laporan resmi mengenai persoalan Wushu. Ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada bidang pertandingan, khususnya Technical Delegate (TD) yang menangani cabang olahraga bersangkutan.

“Saya belum menerima informasi itu. Coba informasinya nanti ditanyakan ke bidang pertandingan, ke TD-nya. Tadi juga belum ada yang menyampaikan masalah itu,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan kecurangan Wushu belum dapat dikonfirmasi berdasarkan informasi yang diterima Pilar saat memberikan keterangan.

Dua Gugatan Pertandingan Disebut Selesai

Pilar juga menyampaikan bahwa dua gugatan terkait hasil pertandingan telah diselesaikan oleh Dewan Hakim.

“Sudah kita serahkan kepada Dewan Hakim untuk dibahas. Dua gugatan sudah selesai dan mereka juga sudah melaporkan hasilnya,” ujarnya.

Namun, Pilar tidak menjelaskan secara terperinci apakah dua gugatan tersebut berkaitan langsung dengan keberatan KONI Kabupaten Tangerang mengenai pertandingan Wushu atau persoalan atlet Muay Thai.

Di sisi lain, PB Porprov menghadapi perubahan jumlah nomor pertandingan pada sejumlah cabang olahraga. Pilar mengatakan perubahan itu terjadi karena beberapa kabupaten atau kota tidak siap mengikuti seluruh nomor yang sebelumnya direncanakan.

“Misalnya, tadinya ada 10 nomor pertandingan, ternyata karena kondisi dari kota atau kabupaten lain ada yang tidak siap, akhirnya hanya enam nomor yang dipertandingkan. Empat nomor lainnya tidak jadi dipertandingkan,” jelasnya.

Perubahan jumlah nomor pertandingan tersebut berdampak pada kebutuhan medali yang harus disesuaikan dengan nomor yang benar-benar terlaksana.

Pilar menegaskan, medali yang tidak terpakai harus dikembalikan dan disimpan sebagai aset PB Porprov agar tidak tercecer.

“Medali itu harus kita kembalikan karena merupakan aset milik Porprov sendiri untuk disimpan. Jangan sampai tercecer,” tegasnya.

Evaluasi Penyelenggaraan Porprov

Eka sebelumnya meminta agar berbagai persoalan yang muncul pada awal penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026 segera dievaluasi. Ia menilai kepastian pencatatan hasil pertandingan dan penerapan aturan keabsahan atlet penting untuk menjaga kepercayaan kontingen.

Menurut Eka, Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet potensial untuk dipersiapkan mewakili Banten pada Pekan Olahraga Nasional (PON).

Sementara itu, Pilar mengingatkan setiap cabang olahraga agar memastikan atlet yang bertanding sesuai dengan data dan dokumen yang telah didaftarkan.

Menurutnya, kesesuaian identitas atlet dengan dokumen administrasi merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga integritas kompetisi.

Polemik tersebut menempatkan transparansi pemeriksaan, kejelasan regulasi, dan penyelesaian keberatan sesuai mekanisme yang berlaku sebagai hal penting dalam penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026.

Klarifikasi dari KONI Banten, bidang pertandingan, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk memberikan kepastian atas persoalan yang dipertanyakan serta menjaga kepercayaan seluruh kontingen terhadap penyelenggaraan kompetisi. (Red)

Tinggalkan Balasan