Indramayu, Semartara.News – Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu menyatakan penolakan terhadap wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat. FPP menilai perubahan nama provinsi bukan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan berharap pemerintah lebih memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Ketua FPP Kabupaten Indramayu, KH Azun Mauzun, mengatakan nama Jawa Barat bukan sekadar identitas administratif, melainkan simbol sejarah, budaya, perjuangan, dan persatuan masyarakat yang telah terbangun selama puluhan tahun.
Menurutnya, setiap rencana perubahan identitas daerah harus melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Sebab, pergantian nama provinsi menyangkut jati diri daerah sekaligus memiliki konsekuensi sosial dan administratif.
“Nama Jawa Barat merupakan simbol persatuan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Karena itu, tidak semestinya diubah tanpa alasan yang benar-benar mendasar serta tanpa adanya kesepakatan masyarakat Jawa Barat,” ujar KH Azun, Minggu (5/7/2026).
Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Menurut KH Azun, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memberikan manfaat yang lebih nyata dibandingkan membahas isu yang berpotensi memicu perdebatan berkepanjangan.
FPP Kabupaten Indramayu juga mengajak tokoh agama, akademisi, budayawan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan identitas daerah.
FPP menilai perubahan nama Provinsi Jawa Barat berpotensi mengaburkan nilai-nilai sejarah yang telah diwariskan para pendahulu. Selain itu, nama Jawa Barat telah dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai identitas yang menjadi kebanggaan masyarakat.
“Kami menolak keras wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat dan berharap pemerintah lebih mengutamakan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegas KH Azun.
Melalui pernyataan tersebut, FPP Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan, menghormati sejarah dan identitas daerah, serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. (Hijar/Red)
