Jakarta, Semartara.News — Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional menyerukan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara bermartabat sekaligus menjaga kondusivitas ruang publik. Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
Seruan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap kebangsaan Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia di Kalibata, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Forum tersebut terdiri atas Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Al-Irsyad, Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Pemuda Hidayatullah, dan Barisan Muda Al-Ittihadiyah.
Selain persoalan kebebasan menyampaikan aspirasi, forum menyampaikan sejumlah sikap terkait isu kebangsaan. Di antaranya penegakan hukum, pemberantasan judi online, penertiban pinjaman online ilegal, reformasi agraria, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, reformasi pendidikan nasional, serta penguatan kedaulatan pangan.
Forum menilai kebebasan menyampaikan aspirasi harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Karena itu, masyarakat didorong menggunakan ruang publik untuk menyampaikan kritik dan tuntutan melalui cara-cara yang damai, bertanggung jawab, dan tidak memicu gangguan keamanan maupun ketertiban.
Forum juga mengimbau seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi. Menurut mereka, penyampaian pendapat yang tertib dan bermartabat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan serta memperkuat kehidupan demokrasi.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional juga mendesak Pemerintah Pusat dan DPR segera membahas regulasi untuk melarang penyebarluasan paham LGBTQ.
Di sisi lain, forum mendorong penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan judi online serta penertiban pinjaman online ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat.
Dalam bidang agraria, forum mendukung pelaksanaan reformasi agraria yang memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. Reformasi tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan keadilan bagi petani.
Sementara dalam pengelolaan sumber daya alam, forum mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Pemerintah juga didorong melakukan reformasi pendidikan nasional dan memperkuat kedaulatan pangan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.
Forum berharap berbagai agenda pembangunan melalui Program Asta Cita pemerintah dapat diwujudkan dengan langkah konkret, berintegritas, bermartabat, dan akuntabel.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjadi agenda kebijakan pemerintah, tetapi mampu memberikan manfaat yang luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani lima perwakilan organisasi, yakni Habib Fathan Ibrahim selaku Ketua Harian PB Pemuda Muslimin Indonesia, Sami Muhamad selaku Ketua Umum PB Pemuda Al-Irsyad, Ahmad Nawawi selaku Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Haniffudin Chaniago selaku Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah, serta Berry Kurniawan dari DPP Barisan Muda Al-Ittihadiyah. (*)
