Jakarta, Semartara.News — Barisan Motor Gibran (BMG) mengingatkan agar jabatan Wakil Presiden tidak dijadikan instrumen untuk memperluas dominasi politik kelompok tertentu menjelang Pemilu 2029. Pengisian jabatan tersebut harus mengutamakan kepentingan bangsa, kedaulatan rakyat, dan etika bernegara.
Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S, menilai dinamika munculnya sejumlah nama yang diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu dicermati secara kritis, terutama dari perspektif demokrasi dan kepentingan politik di balik proses tersebut.
Tiga nama dari Partai Gerindra yang disebut dalam bursa kandidat itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Ketiganya merupakan figur yang memiliki posisi strategis di partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Subkhan menegaskan bahwa BMG tidak mempersoalkan mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan kekuatan partai politik demi kepentingan elektoral.
“BMG tidak mempersoalkan hak konstitusional Presiden untuk mengusulkan calon Wakil Presiden maupun kewenangan MPR untuk memilihnya. Itu merupakan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi kepentingan politik yang dapat menyertai proses tersebut,” ujar Subkhan di Jakarta, Senin (16/11).
Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden seharusnya menjadi kebutuhan kenegaraan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, bukan momentum bagi kelompok politik tertentu untuk memperluas pengaruhnya.
“Jangan sampai kursi Wakil Presiden justru menjadi instrumen konsolidasi kekuatan partai politik untuk mempersiapkan pertarungan Pemilu 2029. Kepentingan bangsa dan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama, bukan kepentingan elektoral partai maupun kelompok kekuasaan,” tegasnya.
BMG Ingatkan Bahaya Demokrasi Elitis
Subkhan menjelaskan, demokrasi memiliki dua dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan, yakni legitimasi rakyat dan legitimasi konstitusional.
Legitimasi rakyat bersumber dari mandat masyarakat melalui pemilihan umum. Sementara itu, legitimasi konstitusional bertumpu pada kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Menurutnya, persoalan muncul ketika keabsahan prosedural menjadi satu-satunya ukuran dalam pengambilan keputusan politik, sementara aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai.
“Persoalan muncul ketika legitimasi konstitusional hanya dipahami sebagai keabsahan prosedural, sementara aspirasi dan kepentingan rakyat justru semakin jauh dari proses pengambilan keputusan. Di sinilah kita harus waspada terhadap munculnya demokrasi elitis,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keputusan politik yang sah secara prosedural tetap harus terbuka terhadap pengawasan publik serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politik.
Subkhan mengingatkan agar mekanisme konstitusional tidak berubah menjadi ruang kompromi dan pembagian kepentingan di antara elite politik yang berpotensi mengabaikan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi bukan sekadar bagaimana elite politik mencapai kesepakatan. Demokrasi harus memastikan bahwa kesepakatan politik tersebut tidak mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai rakyat hanya menjadi pemilik suara ketika pemilu, tetapi tidak lagi menjadi pusat pertimbangan ketika kekuasaan dibagikan,” katanya.
BMG Minta Kepentingan Rakyat Jadi Prioritas
Sebagai organisasi relawan yang mendukung Gibran Rakabuming Raka, BMG memandang dinamika politik terkait jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan etika bernegara.
BMG berpandangan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih untuk menduduki jabatan tersebut harus mengedepankan transparansi, integritas, kapasitas, akuntabilitas, dan kepentingan nasional.
Organisasi tersebut juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan tidak berkembang menjadi politik balas jasa, transaksi kepentingan, maupun konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi kontestasi elektoral mendatang.
“Jangan sampai pergantian Wakil Presiden menjadi pintu masuk bagi dominasi satu kelompok politik. Jabatan Wakil Presiden adalah jabatan kenegaraan, bukan hadiah politik, bukan pula alat untuk mengamankan kepentingan elektoral partai tertentu,” ujar Subkhan.
Ia menekankan bahwa kepentingan negara dan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok politik.
“Kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan. Konstitusi harus menjadi pagar bagi kekuasaan, bukan menjadi pembenaran bagi kepentingan kekuasaan,” katanya.
Subkhan menegaskan, BMG akan terus mendorong kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan etika politik.
“Jangan sampai kita membangun demokrasi yang hanya kuat secara prosedural, tetapi kehilangan substansi kerakyatan. Sebab demokrasi bukan milik elite politik. Demokrasi adalah milik rakyat, dan kekuasaan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya. (Ril/Red)







