Tangerang, Semartara.News — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menegaskan pentingnya menjadikan pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme sebagai kompas pembangunan Indonesia. Menurutnya, kemajuan bangsa harus berjalan seiring dengan keberpihakan kepada rakyat kecil, pemerataan kesejahteraan, dan perluasan kesempatan ekonomi.
Gagasan tersebut disampaikan Abraham saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” yang diselenggarakan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).
Dalam forum tersebut, Abraham menghubungkan pemikiran Marhaenisme dengan pendekatan algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan secara logis, sistematis, terstruktur, dan berbasis data.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kemajuan yang dicapai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok kecil dan rentan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sejauh mana rakyat kecil mendapatkan kesempatan untuk mandiri, bekerja produktif, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki kehidupannya,” demikian rumusan pesan yang mencerminkan materi Abraham dalam forum tersebut.
Marhaenisme dan Keberpihakan kepada Rakyat
Dalam pemaparannya, Abraham menempatkan Marhaenisme sebagai landasan untuk memastikan pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat kecil.
Dalam perspektif tersebut, masyarakat tidak semestinya hanya diposisikan sebagai penerima bantuan atau objek pembangunan. Rakyat perlu mendapatkan akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, serta ruang untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian.
Pandangan ini relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia, terutama dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kelas menengah.
Abraham menekankan pentingnya melihat pembangunan secara lebih menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi perlu dinilai tidak hanya dari indikator makro, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, keadilan sosial bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik.
Belajar dari Singapura dan Why Nations Fail
Untuk memperkuat perspektifnya mengenai pembangunan, Abraham mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew.
Ia menyoroti sejumlah faktor yang menjadi perhatian dalam pembangunan negara tersebut, antara lain pendidikan, supremasi hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah.
Pengalaman Singapura, dalam konteks ini, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan ekonomi.
Namun, pembelajaran tersebut tidak berarti Indonesia harus menyalin model pembangunan negara lain secara mentah-mentah. Setiap strategi perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, politik, dan ideologi bangsa.
Abraham juga mengulas buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang membahas peran institusi politik dan ekonomi inklusif dalam menentukan kemajuan suatu negara.
Institusi yang inklusif memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkembang. Sebaliknya, institusi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dapat menghambat pemerataan kesempatan dan memperbesar ketimpangan.
Dalam kerangka tersebut, penguatan institusi dan keberpihakan kepada rakyat kecil perlu berjalan beriringan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
Algorithmic Thinking untuk Membenahi Persoalan Bangsa
Abraham juga menawarkan algorithmic thinking sebagai pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi akar persoalan dan merumuskan solusi yang terukur.
Ia memaparkan sembilan tahapan penyelesaian masalah, yakni observasi, definisi masalah, dekomposisi, identifikasi pola, desain solusi, uji coba, penerapan, pemantauan, dan koreksi kebijakan.
Tahapan tersebut dimulai dengan memahami kondisi nyata di lapangan, kemudian merumuskan masalah secara tepat. Persoalan kompleks selanjutnya diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dianalisis untuk menemukan pola dan faktor penyebabnya.
Berdasarkan hasil analisis, solusi dirancang dan diuji sebelum diterapkan. Setelah pelaksanaan, kebijakan harus dipantau dan dievaluasi agar dapat diperbaiki apabila tidak menghasilkan dampak sesuai tujuan.
Pendekatan ini menempatkan data dan evaluasi sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan publik.
Bagi Abraham, kebijakan yang baik tidak cukup dinilai dari niat atau tujuan yang dirumuskan. Efektivitasnya juga harus diuji berdasarkan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
Empat Perspektif untuk Menguji Kebijakan Publik
Selain sembilan tahapan penyelesaian masalah, Abraham memaparkan empat perspektif untuk menguji kualitas kebijakan publik, yaitu Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.
Perspektif Marhaen menekankan keberpihakan kepada rakyat kecil. Pemikiran Aristoteles mengarahkan kebijakan pada kepentingan bersama atau kebaikan umum.
Sementara itu, James Madison memberikan perspektif tentang pentingnya pengawasan dan mekanisme pengimbang kekuasaan. Adapun Karl Popper menekankan keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan perbaikan kebijakan.
Keempat perspektif tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat, memberikan manfaat bagi kepentingan umum, memiliki mekanisme pengawasan, serta terbuka terhadap koreksi.
Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan publik diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan administratif, tetapi juga keadilan sosial, etika, dan akuntabilitas.
Ideologi Harus Diterjemahkan Menjadi Solusi
Dalam konteks kaderisasi GMNI, gagasan Abraham mempertemukan penguatan ideologi Pancasila dengan kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah secara sistematis.
Pembentukan karakter, menurut pesan yang tercermin dalam materi tersebut, perlu disertai kemampuan memahami persoalan masyarakat, mengidentifikasi akar masalah, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat dievaluasi.
Marhaenisme memberikan arah keberpihakan, sedangkan algorithmic thinking menyediakan kerangka untuk menerjemahkan keberpihakan tersebut menjadi perencanaan dan tindakan yang lebih terukur.
Keduanya menjadi penting agar perjuangan mewujudkan keadilan sosial tidak berhenti pada pernyataan ideologis, tetapi juga tercermin dalam kebijakan yang efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui gagasan tersebut, Abraham mendorong pembangunan Indonesia yang menggabungkan institusi kuat, tata kelola berbasis data, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Pada akhirnya, pembangunan yang berkeadilan bukan hanya tentang seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan juga tentang seberapa luas masyarakat memperoleh kesempatan untuk hidup mandiri, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan secara lebih merata. (*)
