Jakarta, Semartara.News — Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana tanya Menteri BUMN Erick Thohir soal kelanjutan program pemerintah hutan untuk rakyat di wilayah Banten.
Pasalnya, menurut Ananta, program pemerintah di wilayah Banten Selatan yaitu Lebak dan Pandeglang itu, ada beberapa desa yang masuk kawasan tersebut, informasi yang dia dapat mangkrak.
“Progres kelanjutan program itu bagaimana Pak. Terutama untuk Desa Mekar Jaya dan Desa Sukajadi di Kabupaten Lebak,” ungkap Ananta Wahana saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Ananta menyebut, pada awalnya kawasan hutan di wilayah tersebut dikelola oleh Perhutani. Kemudian diambil alih oleh negara untuk diberikan kepada rakyat. Itu untuk hutan produksi maupun hutan lindung.
“Saya melihat program Presiden Jokowi ini cukup progresif lantaran pro rakyat. Ini berkaitan dengan perhutanan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan petani. Dan tentunya menjadi konsen PDI Perjuangan,” ujarnya.
Kendati demikian, Ananta menyayangkan program kerakyatan itu selain diterpa isu mangkrak, juga berkembang isu adaya pungli-pungli yang kadang-kadang dikaitkan dengan oknum Perhutani.
“jadi, sekali lagi saya ingin mengetahui, ya tadi itu Pak Menteri. Bagaimana proses kelanjutan pemberian hak kelola hutan kepada rakyat di Banten Selatan itu,” ucapnya.
Ketimpangan Kesejahteraan
Kemudian, Ananta juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan di Banten utara dan Selatan akibat belum meratanya investasi di wilayah tersebut.
Menurut Ananta, kalau bicara soal investasi ini, Banten selalu mendapat nomor 5 secara nasional. Tapi sekaligus tingkat pengangguran terbukanya masih tinggi rata-rata 9%.
