Banten, Semartara.News – Anggota DPRD Provinsi Banten Abraham Garuda Laksono mendukung empat program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dicanangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2025.
Dukungan tersebut mengemuka saat Abraham menyampaikan pemandangan umum mewakili Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten dalam Rapat Paripurna DPRD Banten yang berlangsung pada Selasa (15/10/2024)
Politis termuda di DPRD Banten itu menegaskan dukungannya terhadap empat prioritas utama yang telah dirumuskan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Banten dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Prioritas tersebut mencakup Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), penciptaan lingkungan hidup yang bersih dan aman, serta penurunan Indeks Korupsi di wilayah Banten.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program yang berlandaskan prioritas tersebut. “Kami mendukung prioritas ini, namun hasilnya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang lebih bersih dan aman, hingga upaya penurunan korupsi,” ujar Abraham.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar target-target konkret disampaikan kepada publik. Hal ini mencakup target pencapaian IPM, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pencemaran lingkungan, serta penurunan Indeks Korupsi di Banten. “Kita perlu mengetahui seberapa besar target pencapaian di setiap sektor, agar masyarakat dapat melihat transparansi hasil dari kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Fraksi juga memberikan apresiasi kepada PJ Gubernur Banten serta jajarannya atas upaya menyelaraskan Rancangan APBD 2025 dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, sesuai dengan amanat Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Daerah.
Dengan harapan yang tinggi, Fraksi PDI Perjuangan ingin agar RAPBD 2025 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. (Sayuti)
