Kota Tangsel, Semartara.News — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan data terintegrasi dalam DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan).
Platform tersebut menjadi salah satu instrumen bagi Pemkot Tangsel untuk memetakan kondisi masyarakat sekaligus menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan warga yang menjadi sasaran intervensi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin, mengatakan ketepatan sasaran menjadi salah satu alasan penting di balik pengembangan DATARA.
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan akan lebih efektif apabila pemerintah memiliki informasi yang sama mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Esensi DATARA adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama,” ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
DATARA mengintegrasikan berbagai sumber data yang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta dilengkapi dengan data sektoral daerah.
Data tersebut kemudian dapat menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Asep menjelaskan, kemiskinan memiliki persoalan yang berbeda pada setiap keluarga. Karena itu, program penanganannya tidak dapat diberikan dengan pendekatan yang sama kepada seluruh masyarakat.
Ada keluarga yang membutuhkan dukungan di bidang sosial, sementara keluarga lainnya dapat menghadapi persoalan pada akses kesehatan, pendidikan, maupun penguatan ekonomi.
Dengan adanya basis data yang terintegrasi, kebutuhan tersebut dapat dipetakan sehingga perangkat daerah dapat menyesuaikan program berdasarkan kondisi warga yang menjadi sasaran.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Dengan data yang sama, bantuan menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan riil,” tegasnya.
Pemanfaatan DATARA juga memungkinkan perangkat daerah melakukan pencocokan antara data masyarakat dengan program yang tersedia. Langkah tersebut penting agar intervensi pemerintah tidak hanya menyasar warga yang masuk dalam data, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi.
Dalam pelaksanaannya, penanganan satu keluarga dapat melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan pendekatan berbeda. Dinas Sosial dapat menangani aspek sosial, Dinas Kesehatan memberikan intervensi pada kebutuhan kesehatan, sementara Dinas Pendidikan maupun Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan sesuai kebutuhan pendidikan dan ekonomi.
Pola tersebut membuat program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat melihat kebutuhan lain yang berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Menurut Asep, penggunaan data yang sama juga membantu pemerintah memastikan perencanaan program dan penggunaan anggaran lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Tujuan utama kita bukan sekadar membuat aplikasi baru, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran karena setiap dinas berpijak pada data yang sama,” pungkasnya.
Melalui DATARA, Pemkot Tangsel berupaya menjadikan data sebagai dasar dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan diharapkan tidak hanya lebih terarah, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing. (*)
