Jakarta, Semartara.News – Pasca ditolaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ilegal yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KemenkumHAM), partai berlambang mercy tersebut kini fokus konsolidasi kepengurusan. Hal itu disampaikan oleh Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Sabtu (3/4/2021).
“Pasca-pengumuman dari MenkumHAM, saat ini kami sedang fokus konsolidasi dengan para pengurus, anggota dewan, dan kader, baik di Pusat, Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota, agar bisa kembali fokus dan optimal membantu rakyat terdampak pandemi,” jelas Jubir Partai Demokrat, Herzaki dalam keterangan tertulis yang dikutip dari LKBN Antara, di Jakarta.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat itu mengatakan, fungsionaris partai memusatkan perhatian, tenaga, energi, dan waktu untuk merajut masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini, untuk demokrasi Indonesia dan untuk Partai Demokrat.
Terkait mundurnya Razman Arif Nasution dari Partai Demokrat versi KLB, Herzaky menuturkan, mantan kader pelaku KLB Ilegal Sibolangit maupun gerombolan Moeldoko merupakan masa lalu. “Kami ingin fokus melangkah maju bersama kader-kader yang sudah terbukti militansi, soliditas, kekompakan, dan loyalitasnya,” tegas Herzaki.
Sebelumnya, KemenkumHAM RI menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, atau kubu Moeldoko. “Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menkumham RI, Yasonna Laoly.
Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut, yakni, perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
