Jakarta, Semartara.News — Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 61,4 persen berdasarkan survei Arus Survei Indonesia (ASI) yang dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026. Namun, evaluasi dua tahun pemerintahan tidak cukup hanya melihat tingkat kepercayaan. Kepuasan terhadap program, kualitas pelayanan, pemerataan akses, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an memaparkan hasil survei tersebut dalam diskusi dan refleksi bertema “Capaian & Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
“Berdasarkan hasil survei Arus Survei Indonesia yang dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026, sebanyak 61,4% masyarakat menyatakan percaya kepada pemerintahan Prabowo. Angka ini memberikan gambaran mengenai persepsi publik terhadap pemerintah dan menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi pemerintahan,” ujar Ali.
Angka kepercayaan tersebut menjadi salah satu gambaran persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, kepercayaan publik bukan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan pemerintahan. Penilaian terhadap program dan kualitas layanan publik juga penting untuk melihat apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepuasan terhadap Program Pemerintah Belum Merata
ASI juga mencatat perbedaan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dua program pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.
Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan terhadap program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 61,3 persen. Sementara itu, 21,6 persen responden menyatakan tidak puas dan 17 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Adapun tingkat kepuasan terhadap program Sekolah Rakyat tercatat sebesar 42,1 persen. Sebanyak 25,9 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 32 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kedua program berbeda. Pada program Sekolah Rakyat, proporsi responden yang tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 32 persen. Angka ini menunjukkan adanya bagian responden yang belum memberikan penilaian, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui program tersebut.
Perbedaan angka kepuasan itu menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam evaluasi kebijakan. Pemerintah tidak cukup memastikan program berjalan, tetapi juga perlu memperhatikan jangkauan informasi, akses masyarakat, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan manfaatnya.
Kesehatan Dinilai Positif, Pendidikan Perlu Terus Dievaluasi
Pada penilaian terhadap sektor pelayanan dasar, survei ASI mencatat bidang kesehatan memperoleh penilaian positif sebesar 61,5 persen. Sementara itu, bidang pendidikan memperoleh penilaian positif sebesar 55,4 persen.
Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penilaian positif perlu diikuti upaya memperbaiki kualitas layanan, memperluas pemerataan akses, dan memastikan kebijakan berjalan efektif.
Penilaian positif terhadap suatu sektor juga perlu dibaca secara proporsional. Angka survei menggambarkan persepsi responden pada periode pengumpulan data, bukan dengan sendirinya menjadi bukti bahwa seluruh persoalan di bidang kesehatan dan pendidikan telah terselesaikan.
Tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan kebijakan tidak berhenti pada peluncuran atau pelaksanaan program. Ukuran penting lainnya ialah sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan dan merasakan manfaatnya secara nyata.
Sosialisasi Program Masih Menjadi Catatan
Selain kepuasan dan penilaian terhadap sektor pelayanan dasar, ASI menyoroti pentingnya memperkuat sosialisasi program pemerintah.
Ali Rif’an menilai capaian program pemerintahan Prabowo-Gibran di sejumlah sektor sudah cukup baik. Namun, komunikasi publik masih perlu dioptimalkan agar program pemerintah semakin dikenal dan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat.
Sosialisasi, menurut siaran pers ASI, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah. Informasi mengenai tujuan program, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, serta cara memperoleh manfaat perlu disampaikan melalui saluran yang mudah dijangkau dan dipahami.
Catatan tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dari pelaksanaan kebijakan. Program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal apabila informasi mengenai akses dan mekanismenya tidak tersampaikan dengan baik.
Meski demikian, efektivitas sosialisasi perlu dilihat bersama faktor lain, seperti ketersediaan layanan, kapasitas pelaksanaan, dan pemerataan penerima manfaat. Dengan begitu, evaluasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan program menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Evaluasi Perlu Melampaui Angka Kepercayaan
Diskusi dan refleksi yang digelar ASI menghadirkan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS; Syukri Rahmatullah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu; Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis; serta Ali Rif’an selaku Direktur Eksekutif ASI.
Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas capaian, mengidentifikasi tantangan, dan mendiskusikan agenda perbaikan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Secara keseluruhan, data ASI menghadirkan sejumlah indikator untuk membaca persepsi publik, mulai dari kepercayaan terhadap pemerintah hingga kepuasan terhadap program tertentu. Namun, indikator-indikator itu mengukur aspek yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Kepercayaan publik perlu dijaga melalui konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan respons terhadap persoalan masyarakat. Pada saat yang sama, evaluasi program perlu melihat apakah akses semakin merata dan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan.
Dengan demikian, tantangan pemerintahan bukan hanya mempertahankan kepercayaan publik, melainkan juga menerjemahkannya menjadi perbaikan layanan dan hasil kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. (Rls/Red)
