Banten, Semartara.News — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak untuk mendorong penguatan mitigasi bencana. Dalam kunjungan tersebut, Abraham Garuda Laksono menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat.
Kunjungan koordinasi tersebut berlangsung Kamis (10/9/2026) sebagai tindak lanjut perintah DPP PDI Perjuangan sekaligus bentuk kepedulian partai terhadap kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Banten.
Salah satu gagasan yang disampaikan Abraham adalah pemanfaatan teknologi cell broadcast alert system sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana.
Menurut Abraham, masyarakat tidak cukup hanya memperoleh informasi setelah bencana terjadi. Sistem peringatan harus mampu menjangkau warga ketika ancaman mulai terdeteksi sehingga mereka memiliki waktu untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan evakuasi apabila diperlukan.
“Kalau terjadi gempa, masyarakat harus mendapatkan peringatan sedini mungkin. Jangan sampai informasi datang ketika masyarakat sudah panik dan tidak tahu harus melakukan apa,” ujar Abraham.
Ia mendorong BPBD mempertimbangkan penggunaan cell broadcast alert system, yakni teknologi komunikasi seluler yang memungkinkan pemerintah atau otoritas berwenang mengirimkan pesan peringatan secara instan ke perangkat telepon seluler dalam wilayah geografis tertentu.
Dengan teknologi tersebut, pesan peringatan dapat diarahkan kepada masyarakat yang berada di kawasan terdampak.
“Teknologinya harus kita manfaatkan. Ketika ada gempa atau ancaman bencana lainnya, masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak bisa langsung mendapatkan informasi. Tujuannya sederhana, agar masyarakat lebih siap menyelamatkan diri,” kata Abraham.
Soroti Megathrust hingga Abu Vulkanik Anak Krakatau
Kunjungan pertama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten dilakukan ke BPBD Provinsi Banten pada pukul 10.00-11.00 WIB.
Pertemuan dibuka Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum.
Dalam pertemuan tersebut, Yeremia Mendrofa menjelaskan tujuan kedatangan rombongan, antara lain menyerahkan kuesioner kepada BPBD untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan penanggulangan bencana di Banten.
Data tersebut nantinya diharapkan menjadi bahan penyampaian kepada Gubernur Banten, terutama apabila terdapat kebutuhan penguatan fasilitas maupun kebijakan dalam menghadapi potensi bencana.
Dari BPBD, rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Merak pada pukul 11.20-12.30 WIB.
Pertemuan di BMKG dibuka Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Merak Anton Daud bersama Barhum.
Di lokasi tersebut, Abraham turut memaparkan tujuan kunjungan sekaligus berdiskusi mengenai sejumlah isu kebencanaan yang dinilai penting bagi Banten, mulai dari potensi gempa megathrust, El Nino berkepanjangan hingga dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Abraham menilai isu tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kesiapsiagaan bencana tidak bisa hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi.
“Mitigasi bukan pekerjaan setelah bencana datang. Mitigasi adalah bagaimana kita mempersiapkan masyarakat sebelum bencana itu terjadi,” tegasnya.
Menurut dia, koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga teknis, DPRD dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana.
Ia juga menegaskan bahwa kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan merupakan salah satu nilai yang harus terus diwujudkan dalam kerja politik.
“PDIP adalah partai yang didasari rasa kemanusiaan. Karena itu, ketika berbicara tentang bencana, yang kita pikirkan pertama adalah bagaimana keselamatan masyarakat bisa menjadi prioritas,” ujar Abraham.
Perintah DPP, Fokus pada Kesiapsiagaan Masyarakat
Kunjungan ke dua instansi tersebut dilakukan atas dasar perintah DPP PDI Perjuangan sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya tanggap dan mitigasi kebencanaan.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten menilai informasi dari lembaga teknis seperti BPBD dan BMKG penting untuk memperkuat pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Selain berdiskusi, rombongan juga menyerahkan kuesioner kepada kedua instansi untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, kebutuhan serta langkah-langkah penanggulangan bencana yang diperlukan.
Abraham menilai langkah tersebut harus dilanjutkan dengan membangun sistem komunikasi kebencanaan yang lebih cepat dan mudah diterima masyarakat.
“Jangan hanya membangun kesiapan di tingkat pemerintah. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari sistem itu. Mereka harus tahu kapan harus waspada, ke mana harus evakuasi, dan informasi apa yang harus dipercaya,” katanya.
Ia berharap koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai kunjungan formal, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Ujungnya bukan sekadar laporan kunjungan. Kita ingin ada langkah nyata. Kalau ada teknologi yang bisa membuat masyarakat lebih cepat menerima peringatan, kenapa tidak kita dorong untuk digunakan?” ujar Abraham.
Kunjungan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten tersebut dihadiri Barhum, Abraham Garuda Laksono, Yeremia Mendrofa, Madsuri, Wawan Sumarwan, Toha dan Nia Purnamasari.
Dua kunjungan dalam satu hari itu sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat mata rantai kebencanaan di Banten, mulai dari pemantauan ancaman, koordinasi antarlembaga, penyampaian informasi hingga kesiapan masyarakat melakukan evakuasi. (*)
