Jakarta, Semartara.News – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan agar dapat menentukan lokasi rawan bencana yang tidak boleh menjadi sasaran investasi.
Pada acara Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta, Kamis (10/2/2023), Jokowi mengatakan bahwa daerah harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya. Dengan begitu, akan ada informasi yang jelas mengenai lokasi yang boleh atau tidak boleh menjadi sasaran pembangunan.
Jokowi menekankan bahwa langkah ini juga akan memudahkan petugas di lapangan untuk menindak pembangunan yang melanggar rencana tata ruang daerah, dan berisiko meningkatkan risiko bencana.
“Pelaksanaan terutama nih betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, ‘eh gak boleh’, ada mau bangun ‘eh ini rawan tanah longsor gak boleh’,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ia sering melihat bangunan-bangunan yang berdiri di dekat sungai padahal lokasi tersebut setiap tahun merupakan daerah banjir.
“Saya lihat Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang suka ada perencanaan tapi implementasi di lapangan tidak dimonitor tidak dikontrol. Kelemahan kita di situ,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi juga meminta agar Pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengawasi pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, kelemahan kita adalah terkadang perencanaan yang sudah dibuat tidak selalu terimplementasi dengan baik di lapangan karena kurangnya pemantauan dan pengendalian oleh Bappeda.
Turut hadir dalam Rakornas Penanggulangan Bencana yakni para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah dan seluruh unsur pimpinan daerah, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Surahyanto dan pejabat terkait lainnya. (Sayuti)
