Jakarta, Semartara.News – Anggota DPR sarankan Menteri agama Yaqut Cholil Qoumas untuk bisa melakukan lobi ke arab Saudi, agar bisa diberikan tambahan kuota jamaah haji, dalam pemberangkatan tahun 2022 ini.
Hal ini dikemukakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, yang mengatakan masyarakat patut bersyukur atas putus Arab Saudi yang mengumumkan untuk membuka ibadah haji tahun 2022. Namun begitu, DPR sarankan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar mendapat kuota maksimal bagi jemaah asal Indonesia.
“Alhamdulillah tahun ini jemaah asal Indonesia insyaallah berangkat ke tanah suci walaupun dengan kuota terbatas dan dengan pembatasan umur,” kata Yandri dalam keterangan persnya, Senin 11 April 2022, sebagaimana dilansir dari situs DPR RI.
Namun, kata Yandri Susanto, untuk jumlah pastinya tentu Indonesia masih menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi.
Penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) juga sangat bergantung pada kuota haji yang dialokasikan dan juga lamanya jemaah menetap di sana. “Ya sangat tergantung berapa lama jemaah haji di tanah suci dan lainnya,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Meskipun posisi Indonesia masih menunggu alokasi kuota, menurut Yandri, Kementerian Agama Republik Indonesia, bisa melakukan lobi agar Arab Saudi memberikan kuota maksimal kepada Indonesia, dengan memanfaatkan kuota yang tidak terpakai oleh negara lain. “Lobi tetap bisa dilakukan biar dapat kuota maksimal atau kalau ada kuota negara lain yang enggak dipakai ini bisa dilobi untuk jadi tambahan kuota Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui, proses pemberangkatan jamaah haji, hampir dipastikan akan bisa dilakukan tahun ini oleh pemerintah Republik Indonesia, ke tanah suci Makkah AQl Mukarramah. Hal ini menyusul dibukanya proses pelaksanaan umroh oleh Arab Saudi belum lama ini, dimana Sudah ada beberapa jamaah Indonesia yang menunaikan ibadah Umrah.
Namun demikian, hingga saat ini jumlah kuota Jamaah haji dari Idonesia yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun ini, masih akan menunggu keputusan dair pemerintah Arab Saudi.
