Jakarta, Semartara.News – Keputusan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni yang batal mengikutsertakan PDI-P sebagai partai pengusung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020 merupakan keputusan yang hanya sekedar kepentingan politik jangka pendek.
Karyono berpendapat, keputusan pasangan Mulyadi – Ali Mukhni mengembalikan mandat dukungan PDIP karena merasa kuatir pernyataan Puan memiliki dampak elektoral. Padahal, dengan mengembalikan mandat ke PDIP tidak serta merta membuat mereka memenangi pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 yang akan datang.
“Faktor kemenangan dalam kontestasi pilkada tidak hanya diukur dari sebuah pernyataan, meskipun saya akui sebuah pernyataan memiliki dampak politik elektoral. Tetapi, itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekalahan atau kemenangan.” ujar Karyono.
bahwa Kemenangan atau kekalahan dalam kontestasi politik elektoral disebabkan oleh banyak variabel. Wajar saja jika Mulyadi – Mukhni menghitung dampak resiko dari pernyataan Puan. “Tetapi disaat yang sama perlu dihitung resiko timbal baliknya. Dengan mengembalikan mandat ke PDIP mereka berharap menambah dukungan dari pemilih atau minimal pendukungnya tidak migrasi ke paslon lain.” ujarnya.
Lebih jauh Karyono menjelaskan, pasangan Mulyadi – Mukhni juga berpotensi kehilangan dukungan di waktu yang sama. “Setidaknya dari basis pemilih PDIP, dan mua keputusan ada resikonya. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan mengembalikan mandat ke PDIP lebih menguntungkan atau merugikan secara politik.” ucap Karyono.
Menurut Karyono Wibowo, hal tersebut perlu dipetakan secara presisi. Untuk mengetahui peta pergeseran pemilih memerlukan data riset yang menguji seberapa besar pengaruh pernyataan Puan terhadap perubahan pilihan.
“Tingkat dukungan Mulyadi-Mukhni bisa bertambah, bisa konstan atau sebaliknya malah menurun. Namun Mulyadi – Mukhni sudah terlanjur membuat keputusan hanya berdasarkan asumsi,” tutup Karyono.
Sikap Mulyadi ini, mendapat reaksi dari akar rumput PDI Perjuangan Sumatera Barat, Dian Ikhwan. Dian Ikhwan yang juga kader PDI Perjuangan Sumatera Barat berpendapat, bahwa bagaimana Mulyadi akan melayani rakyatnya, jika komitmen dengan partai yang mendukung pencalonan saja tidak di jalankan.
“ini pelajaran berharga bagi masyarakat Sumatera Barat, bahwa calon pemimpin seperti ini sangat berpotensi meninggalkan komitmen politik pada rakyatnya,” ujar Dian Ikhwan yang juga merupakan alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
Sebagai informasi, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat mengembalikan surat rekomendasi dari PDI Perjuangan pasca pernyataan Puan mengenai Pancasila dan Sumbar, Rabu (2/9/2020) yang lalu.
( Barre Allo )
