Jakarta, Semartara.News – Tujuan besar berbangsa Indonesia hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Meski demokrasi menjamin kebebasan, namun kebebasan tersebut harus merupakan kebebasan yang menghargai hak orang lain.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020.
“Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan tangani secara baik,” kata Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasinya atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah luar biasa dalam mendukung penanganan krisis dan menjadikan momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.
“MPR dengan cepat membuat payung program baru ‘MPR Peduli Covid-19’ serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita,” ungkapnya.
Sementara itu, DPR dengan sangat responsif langsung membahas, menyetujui, dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian.
“Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19,” jelasnya.
Kepala Negara juga mengapresiasi respons cepat yang dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah. Beberapa persoalan tersebut antara lain, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan sembilan RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.
