Tangerang, Semartara.News — Usai rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 2026, pelayanan jemaah menjadi salah satu hal yang dibahas Komisi VIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tangerang, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang. Rombongan Komisi VIII DPR RI diterima Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran, unsur Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten, serta Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi VIII untuk melihat dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan jemaah sekaligus menggali berbagai masukan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang telah berjalan.
Bupati Maesyal dalam kesempatan itu memaparkan sejumlah bentuk perhatian Pemkab Tangerang kepada jemaah haji. Menurutnya, pemerintah daerah berupaya memberikan kemudahan mulai dari tahapan persiapan, keberangkatan, hingga jemaah kembali ke daerah.
Salah satu dukungan diberikan melalui hibah untuk kegiatan persiapan dan pembekalan jemaah. Pembekalan tersebut mencakup penyampaian pesan-pesan keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, serta Kementerian Haji dan Umrah.
Pemkab Tangerang juga memfasilitasi transportasi jemaah dari Masjid Al-Amjad Tigaraksa menuju embarkasi dan saat kembali ke Kabupaten Tangerang. Biaya perjalanan tersebut ditanggung pemerintah daerah sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk perjalanan tersebut.
“Kita ingin memberikan perhatian kepada jemaah haji Kabupaten Tangerang. Mulai dari persiapan, keberangkatan sampai kembali lagi ke daerah. Kita berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan,” ujar Maesyal.
Dukungan Pemkab Tangerang untuk Jemaah
Maesyal mengatakan, perhatian terhadap jemaah juga diberikan dalam bentuk uang saku sebesar Rp750 ribu untuk setiap jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, dukungan uang saku tersebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Selain itu, Pemkab Tangerang turut memberikan dukungan anggaran sekitar Rp22–23 miliar untuk pembangunan Asrama Haji Banten di Kota Tangerang.
“Pemkab Tangerang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp22–23 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan jemaah haji asal Provinsi Banten,” ungkapnya.
Berbagai dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah, termasuk memastikan kebutuhan transportasi dan pembekalan dapat difasilitasi.
Komisi VIII Apresiasi Pelayanan Jemaah
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang mengapresiasi langkah Pemkab Tangerang dalam memberikan perhatian kepada jemaah haji.
Menurutnya, perhatian tersebut terlihat dari sejumlah dukungan yang diberikan pemerintah daerah, mulai dari bantuan kepada jemaah hingga dukungan terhadap pembangunan fasilitas haji.
“Kami sangat terkesan dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Bupati Tangerang yang intens memberikan perhatian dan bantuan kepada jemaah haji,” ujar Marwan.
Marwan juga menyoroti komitmen Pemkab Tangerang dalam menyiapkan lahan dan merencanakan pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan pelayanan haji dan umrah di daerah.
“Komitmen membangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Tangerang ini sangat jarang kita temui di daerah-daerah lain,” ungkapnya.
Masukan Daerah Jadi Bahan Perbaikan
Marwan mengatakan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI tidak hanya dilakukan untuk melihat pelayanan haji di daerah, tetapi juga untuk memperoleh masukan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji pada periode berikutnya.
“Dalam kunjungan spesifik ini kami berharap mendapatkan masukan, saran, dan input-input dari daerah, khususnya Kabupaten Tangerang, tentang berbagai permasalahan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji ke depan menjadi jauh lebih baik,” pungkasnya. (*)
