Kota Tangsel, Semartara.News – Pemerintah Provinsi Banten mulai memetakan kebutuhan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan nasional yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Dari seluruh wilayah tersebut, Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah yang dinilai strategis karena memiliki akses langsung menuju Jakarta dengan tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) PJU Ruas Jalan Nasional Wilayah Provinsi Banten di BLKI Provinsi Banten, Serpong Utara, Selasa (19/5/2026).
Menurut Andra, rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan data dan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga PLN terkait penanganan PJU di jalan nasional.
“Tujuan rapat ini menyamakan persepsi, menyamakan data, dan menyelaraskan upaya agar persoalan penerangan jalan umum bisa kita selesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, total panjang jalan nasional di Provinsi Banten mencapai sekitar 560 kilometer. Sementara berdasarkan pendataan sementara, kebutuhan PJU di ruas jalan nasional wilayah Banten diperkirakan mencapai sekitar 8.000 titik.
“Tangerang Selatan menjadi wilayah strategis karena menjadi akses utama menuju Jakarta, sehingga kebutuhan penerangan jalannya juga menjadi perhatian,” kata Andra.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat optimalisasi PJU, khususnya di wilayah Tangsel.
Menurut Pilar, masih terdapat sejumlah titik lampu jalan di kawasan strategis seperti Ciputat dan Pamulang yang mengalami kerusakan dan perlu segera ditangani.
“Masih ada beberapa lampu yang mati dan tidak berfungsi optimal. Ini harus segera diganti untuk menghindari kecelakaan dan juga kriminalitas,” jelasnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat terus diperkuat agar penanganan PJU di ruas jalan nasional berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kalau ada lampu putus atau kerusakan, respons penanganannya harus bisa cepat karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tuturnya. (*)
