Jakarta, Semartara.News — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan, objektif, independen, dan tanpa tebang pilih kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri.
Desakan tersebut tertuang dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam Nomor Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis pada Selasa (17/11).
Dalam dokumen tersebut, MUI menegaskan bahwa pengusutan kasus penyadapan harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan tindakan tersebut apabila terbukti. MUI menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam proses penegakan hukum.
MUI juga menegaskan dukungannya terhadap aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta lembaga berwenang lainnya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum.
Menurut MUI, penegakan hukum harus berlandaskan etika dan moral sebagai implementasi supremasi hukum serta kedaulatan negara hukum.
Selain menyoroti kasus penyadapan, MUI mengingatkan penyelenggara negara, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan partai politik agar menjadikan adab, etika, moral, integritas, serta keteladanan sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Prinsip tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan penegakan hukum secara bertanggung jawab.
MUI juga menilai transformasi nasional diperlukan melalui perbaikan sistem dan tata kelola di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi yang bermartabat, dan tegaknya supremasi hukum.
MUI Serukan Penguatan Persatuan Nasional
Dalam pandangan keagamaan tersebut, MUI mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
MUI mendorong penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan dengan mengedepankan musyawarah mufakat, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan.
Pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, ulama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pondok pesantren, mahasiswa, serta seluruh komponen masyarakat juga diminta mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah sebagai fondasi persatuan nasional.
Ajakan tersebut disampaikan di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global yang membutuhkan solidaritas serta kerja sama seluruh elemen bangsa.
MUI Tolak Dominasi Oligarki dan Dukung Pemberantasan Korupsi
MUI turut menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk dominasi oligarki yang dinilai mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Menurut MUI, negara harus mandiri dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi serta memastikan seluruh kekayaan bangsa dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan elite atau kelompok pemodal.
Pandangan keagamaan tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dalam dokumen yang sama, MUI menegaskan kembali bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
MUI juga mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penguasaan sumber daya ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mengabaikan keadilan sosial turut menjadi perhatian MUI.
Selain itu, MUI mendesak pencegahan berbagai praktik penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara, termasuk underpricing atau penetapan nilai di bawah harga yang semestinya.
Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus menghilangkan hak rakyat atas kekayaan nasional. (Rls/Aat SS)







