Cilegon, Semartara.News — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Dr. Ali Mujahidin, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional. Menurut Ali, kedua sektor tersebut menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali saat berbincang dengan wartawan di Cilegon, Banten, Kamis (8/10/2026), menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang akan genap pada 20 Oktober 2026.
Ali menilai sektor pangan menunjukkan sejumlah perkembangan penting selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Salah satunya adalah capaian swasembada pangan yang diumumkan pemerintah lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan.
Menurut Ali, peningkatan produksi padi dan penguatan cadangan beras nasional menjadi bagian penting dm membangun ketahanan pangan. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Ali menilai peningkatan NTP perlu dipertahankan melalui kebijakan yang memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi dari penguatan sektor pangan.
Dorong Kemandirian Energi
Di sektor energi, Ali mengapresiasi langkah pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus meningkatkan kapasitas produksi energi dalam negeri.
Menurutnya, pengembangan bahan bakar nabati, termasuk program biodiesel, menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan menekan kebutuhan impor.
Selain itu, ia menyoroti peningkatan produksi atau lifting minyak dan gas bumi serta optimalisasi sejumlah blok migas strategis.
“Penguatan energi nasional tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Kita juga perlu mempercepat diversifikasi energi dan membangun ekosistem energi yang lebih mandiri,” ujar Ali.
Ali juga menilai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadukan dengan teknologi penyimpanan energi menjadi bagian penting dalam transisi energi.
Menurutnya, transisi tersebut perlu diperluas ke sektor transportasi dan pertanian melalui pemanfaatan kendaraan listrik dan teknologi yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.
Soroti Pengelolaan Aset Negara
Selain pangan dan energi, Ali menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menurutnya, pengelolaan dan konsolidasi aset negara perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja BUMN, serta mempercepat hilirisasi sumber daya alam.
Ali menilai aset negara harus dikelola secara produktif agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana aset negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat,” katanya.
Penertiban Aset dan Pemberantasan Korupsi
Dalam aspek penegakan hukum, Ali turut menyoroti komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan penertiban aset negara.
Menurutnya, sikap pemerintah yang menyatakan tidak akan melindungi pihak yang tersangkut persoalan hukum perlu dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten dan transparan.
“Dalam hal penertiban aset negara dan efisiensi keuangan negara, tampak dapat mencapai Rp52 triliun dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinannya,” kata Ali.
Ia juga menyebut penyelamatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Berdasarkan data yang disampaikannya, penyelamatan PNBP mencapai Rp13,24 triliun dari penguasaan kembali kawasan hutan dan perkebunan ilegal seluas lebih dari 6,2 juta hektare.
Kuliah Gratis untuk Perkuat SDM
Di bidang pendidikan, Ali memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah menyediakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah menghitung kebutuhan anggaran untuk program tersebut. Jumlah mahasiswa yang menjadi sasaran disebut mencapai 2.833.169 orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun per tahun.
Ali menilai kebijakan tersebut perlu disiapkan secara matang agar pelaksanaannya berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Kalau kebijakan ini dapat diwujudkan secara tepat dan berkelanjutan, tentu akan menjadi sejarah penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Dukungan Disertai Pengawasan
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, Ali menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penguatan kedaulatan pangan dan energi.
Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik agar setiap kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Adapun kekurangan, itu pasti ada. Tetapi kita harus memberikan dukungan, sebab keberhasilan pemerintah akan membawa kemanfaatan, terutama bagi kesejahteraan rakyat,” kata Ali Mujahidin. (Aat SS)
