Jakarta, Semartara.News — Presidium Konstitusi menilai sistem bernegara Indonesia pascareformasi perlu dievaluasi secara mendasar. Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999–2002 menjadi salah satu sasaran kritik organisasi tersebut, yang menawarkan pengembalian naskah asli konstitusi 18 Agustus 1945 dengan penyempurnaan melalui mekanisme addendum.
Gagasan itu dibahas dalam Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Tak hanya mengusulkan rekonstruksi konstitusi, Presidium juga menyiapkan pernyataan politik yang akan menjadi bagian dari agenda Kongres Bangsa Indonesia. Maklumat tersebut direncanakan untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan lembaga negara.
Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Bangsa Indonesia, Hatta Taliwang, mengatakan pra-kongres menjadi forum untuk membahas materi yang akan dibawa ke kongres mendatang.
“Melalui pra-kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” kata Hatta dalam pidato pembukaan.
Forum bertema “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum” itu menghadirkan Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi Ichsanuddin Noorsy, Associate Professor UNAS TB. Massa Dja’far, dan Hatta Taliwang.
Kritik terhadap perubahan UUD 1945
Dalam pemaparannya, Ichsanuddin Noorsy menguraikan sembilan sektor yang menurut Presidium menghadapi persoalan serius dalam sistem bernegara setelah perubahan UUD 1945. Kesembilan sektor itu meliputi hukum dan pemerintahan, moneter dan fiskal, industri dan perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya buatan, informasi dan digitalisasi, pertahanan dan keamanan, lingkungan, perempuan, serta agama dan kebudayaan.
Noorsy mengatakan analisis dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni fundamental, struktural, dan fungsional, untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan jalan keluar.
“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ujar Noorsy.
Presidium mengusulkan agar sistem bernegara kembali merujuk pada konstitusi sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945. Penyempurnaan tetap dilakukan, tetapi melalui addendum, bukan perubahan yang dinilai menggeser fondasi sistem bernegara.
“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999–2002,” katanya.
Siapkan addendum terhadap 37 pasal
Sebagai bagian dari gagasan tersebut, Presidium Konstitusi menyebut telah menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945.
Menurut Noorsy, penyempurnaan itu dimaksudkan untuk memperkuat konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru,” ujarnya.
Salah satu materi yang dibahas ialah pembagian tugas dan kewenangan aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil.
Noorsy menilai batas kewenangan antarlembaga perlu dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun pemusatan kewenangan pada satu institusi.
Ia secara khusus menyoroti Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan yang mengatur fungsi kepolisian. Menurut dia, ketentuan tersebut belum memberikan batasan kewenangan yang cukup tegas pada tingkat konstitusi dan berpotensi membuka ruang kewenangan yang terlalu luas.
Pandangan itu menjadi bagian dari kritik Presidium terhadap desain kelembagaan negara pascareformasi. Penilaian mengenai cakupan kewenangan Polri perlu diuji lebih lanjut melalui kajian konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” kata Noorsy.
Maklumat politik soroti kepemimpinan nasional
Pra Kongres Bangsa Indonesia ditutup dengan pernyataan politik yang memuat tujuh poin. Pernyataan tersebut dibuka dengan seruan, “Di saat keniscayaan disintegrasi, jadilah negarawan.”
Dalam pernyataan itu, Presidium menilai capaian pembangunan nasional selama hampir tiga generasi belum sepenuhnya sejalan dengan harapan yang terkandung dalam mandat konstitusi.
Mereka juga menyoroti ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik yang dinilai menunjukkan kerentanan modal sosial dan modal politik bangsa. Kondisi tersebut dikaitkan dengan apa yang disebut Presidium sebagai surplus politisi dan defisit negarawan.
Pernyataan itu turut mengkritik partai politik dan kepemimpinan nasional yang dinilai belum sepenuhnya menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas. Presidium juga menilai nilai perjuangan para pendiri republik dan semangat Pancasila telah dikhianati serta menyebut adanya kebuntuan konstitusi dan peradaban.
Sorotan politik menguat pada poin keenam. Presidium menyerukan kepada masyarakat Indonesia dan Partai Gerindra agar menilai kondisi bangsa secara jujur serta mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin perubahan menuju pemberlakuan kembali UUD 1945 asli, sesuai nilai dan semangat perjuangan para pendiri republik.
Pada poin ketujuh, Presidium menyerukan rekonstruksi dan resolusi UUD 1945 serta revitalisasi Pancasila. Mereka memperingatkan bahwa tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko menghadapi disintegrasi, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antarwilayah yang berkelanjutan.
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, dan Kyai H. Muchsin Alatas, bersama puluhan peserta lainnya.
Pra-kongres ini menjadi bagian dari upaya Presidium Konstitusi membawa gagasan perubahan arah sistem ketatanegaraan ke dalam agenda politik nasional. Melalui kongres mendatang, mereka berencana merumuskan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan pimpinan lembaga negara, termasuk usulan pengembalian naskah asli UUD 1945 melalui mekanisme addendum. (Aat SS/Red)







