Sosok  

Ananta Wahana : Kumpulan Berita

Ananta Wahana adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019–2024. Ia mewakili daerah pemilihan Banten III, yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Ananta merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia bertugas di Komisi VI.
Anggota DPR RI Ananta Wahana

Ananta Wahana adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019–2024. Ia mewakili daerah pemilihan Banten III, yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Ananta merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia bertugas di Komisi VI.

Berikut ini merupakan kumpulan berita tentang kegiatan Ananta Wahana.

Ananta Wahana Pertanyakan Nasib Alat Rapid Test Yang Diimpor Tapi Tak Akurat

Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama perusahaan BUMN dari sektor Farmasi, Senin (5/10/2020). Beberapa perusahaan BUMN yang hadir pada RDP kali ini diantaranya, Biofarma, Kimia Farma, Indo Farma, dan PT Phaphros.

Pada rapat RDP itu, masing-masing direksi perusahaan memaparkan kinerja mereka selama masa pandemi Covid19. Pada sesi pendalaman, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Ananta Wahana memberi pertanyaan tentang stok alat rapid test yang diimpor secara besar-besaran oleh BUMN Farmasi, tetapi ternyata terbukti tidak akurat.

“Mengapa BUMN farmasi tidak berupaya selangkah lebih maju dengan mengupayakan alat tes tipe antigen yang jauh lebih murah dari tes usap PCR, dengan tingkat akurasi tinggi,” kata Wakil Rakyat yang terpilih dari Dapil Banten III ini.

“Seharusnya perusahaan BUMN bisa selangkah lebih maju dalam menangani Covid19, dan dengan itu bisa neringankan beban masyarakat atas harga tes metode SWAB yang cukup mahal,” tegasnya.

Selain itu, Ananta juga mempertanyakan mengapa beberapa obat untuk kasus Covid19 tidak ditalangi oleh pemerintah, dan bahkan terjadi kelangkaan obat. Ananta menyebut contoh obat ACTEMRA untuk kasus gawat darurat Covid19, dan Terapi Plasma Konvalesen, di mana pasien yang kritis justru harus bayar sendiri biaya 2 obat tersebut.

Merespon masukan dan pertanyaan Ananta, Direktur Utama (Dirut) Biofarma, Honesti Basyir menjelaskan bahwa, pihaknya akan segera menyambut baik inisiatif pengupayaan rapid tes antigen yang memang jauh lebih murah, dan hasilnya jauh lebih akurat.

Akan tetapi Honesti juga menyatakan bahwa pihaknya sebagai BUMN pelaksana mengaku banyak terganjal karena belum ada Regulasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) skal keputusan itu.

“Memang banyak terganjal oleh belum adanya regulasi dari Kemenkes soal keputusan tersebut,” kata Honesti.

Jajaran direksi juga menyatakan bahwa mereka akan segera memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dari Anggota Komisi VI Ananta Wahana yang sangat mendetail itu.

Untuk diketahui bahwa di tengah pandemi Covid19 yang melanda dunia khususnya Indonesia, disaat banyak usaha kalang kabut menghadapi krisis, usaha disektor Farmasi justru menjadi bagian dari sedikit usaha yang justru bisa mencetak profit. Sepanjang 2020 hingga bulan Oktober pendapatan gabungan usaha BUMN Farmasi tercatat sebesar 16,8 hingga 20 triliun Rupiah.

Pendapatan sebesar ini merupakan rekor tersendiri di masa pandemi. Pendapatan tersebut juga berdampak pada kenaikan nilai saham perusahaan BUMN Farmasi di Bursa Efek Indonesia.

Ananta Wahana Pertanyakan Stok Rapid Test Biozek dan Saran WHO pada BUMN Farmasi

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi membahas rencana investasi dan operasional empat perusahaan BUMN Farmasi sepanjang tahun ini serta indikator pemulihan ekonomi nasional (PEN) usai pandemi Covid-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, mengatakan, Komisi VI mengapresiasi dan berterimakasih kepada segenap BUMN Farmasi yang hadir, karena sebagai perusahaan BUMN telah bekerja keras menangani Covid-19, termasuk mengupayakan vaksin, dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kita semua mengapresiasi dan berterimakasih kepada segenap BUMN Farmasi yang hadir, karena sebagai perusahaan BUMN telah bekerja keras menangani Covid-19, termasuk mengupayakan vaksin, dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat lewat pembagian APD dan lain-lain. Dan kita mengapresiasi manajemen perusahaan-perusahaan Farmasi ini karena mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi negara yang cukup besar di masa pandemi, khususnya ketika banyak perusahaan swasta dan BUMN yang justru sedang merugi berat,” ujar Ananta.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melanjutkan, namun terkait dengan hal positif tersebut, dirinya menanyakan terkait kelanjutan alat rapid test Biozek yang dikabarkan memiliki tingkat akurasi rendah dalam mendeteksi virus Corona dan di import dalam jumlah besar oleh BUMN Farmasi. Sudah sejauh mana pendistribusiannya serta kemana saja pendistribusian alat rapid test itu.

Alat rapid test Biozek di impor dalam jumlah banyak oleh BUMN Farmasi, bagaimana sekarang kelanjutannya? Karena kabarnya alat tersebut bermasalah. Saat ini badan kesehatan dunia (WHO) dan ahli medis dunia justru menganjurkan alat rapid tes tipe ANTIGEN yang jauh lebih murah tetapi tingkat akurasinya sangat tinggi. Mengapa tidak dari dulu BUMN-BUMN Farmasi ini selangkah lebih maju dan mengupayakan alat rapid tipe ANTIGEN yang sudah dibicarakan sejak Juni sebetulnya? Kalau alat ANTIGEN ini bisa diupayakan, maka akan sangat membantu keuangan negara dan masyarakat,” ucap legislator dapil Banten III tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) selaku pengimpor rapid test Biozek dari perusahaan asal Belanda itu menyampaikan sudah menghentikan sementara pendistribusian rapid test Biozek ke fasilitas layanan kesehatan sambil meminta klarifikasi kepada Inzek International Trading BV Belanda selaku penjual. “Kimia Farma melakukan impor dan distribusi produk rapid test Biozek yang merupakan produk dari manufaktur Inzek International Trading BV Belanda sejak pertengahan April 2020. Produk ini sudah memiliki sertifikat Conformite Europeanne (CE) yang memenuhi persyaratan hukum untuk dapat diperdagangkan dan dikomersialisasikan di pasar Eropa. Dan Kimia Farma hanya mendistribusikan produk rapid test Biozek ke fasilitas layanan kesehatan, jejaring laboratorium pemeriksaan dan Dinas Kesehatan provinsi/kota/kabupaten,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno.

Indofarma Dukung Pengadaan Tes Antigen

Sementara itu terkait dengan tes Antigen yang disarankan oleh WHO, PT Indofarma Tbk. siap mendukung pengadaan tes antigen untuk menggantikan rapid test (tes cepat) antibodi dalam pemeriksaan virus corona (Covid-19).

Mengganti tes rapid menjadi tes antigen sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebab, tes antigen memiliki keakuratan yang lebih tinggi.

Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto mengungkapkan tes cepat merupakan alat screening (penyaringan) awal untuk mendeteksi orang yang terinfeksi Covid-19. Karena kebutuhannya yang tinggi, tes cepat antibodi disebut masih diperlukan walaupun standar pedoman infeksi harus berdasarkan tes PCR.

Sebagai contoh, Arief menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan PT Angkasa Pura di sejumlah bandara untuk pemeriksaan awal Covid-19 menggunakan tes cepat antibodi.

Arief mengakui keakuratan tes cepat antibodi tidak setinggi tes PCR. Namun di bawah tes PCR, ada tes cepat antigen yang bisa dijadikan rujukan yang lebih akurat mengenai orang yang terinfeksi Covid-19.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat regulasinya bisa keluar sehingga nanti kita juga bisa siap mendukung pengadaan rapid test antigen,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Dia  menuturkan hingga saat ini, PCR masih jadi guidance standard, sehingga belum bisa gantikan. Selain itu, ada yang namanya rapid test antigen dan memang sudah ada produk rekomendasi WHO yang masuk.

Arief berharap regulasi mengenai penggunaan tes cepat antigen akan bisa segera keluar guna menggantikan penggunaan tes cepat antibodi.

“Kami mengharapkan juga pihak otoritas bisa memberikan aturan atau regulasi bahwa memang antigen ini bisa menjadi alternatif untuk menggantikan rapid test antibodi,” katanya. (Agung).

Sosialisai 4 Pilar, Ananta Wahana: Milenial Tak Tahu Kiprah Soekarno

Anggota DPR/MPR RI, Ananta Wahana, menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada Komunitas Wartawan Tangerang, di Kawasan Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (3/10/2020).

Politisi dapil Banten III tersebut menceritakan sosok pendiri bangsa Indonesia, Soekarno kepada generasi millenial. Menurut Ananta, generasi millenial saat ini banyak yang tak mengenal secara literasi bagaimana kiprah Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Padahal, di sejumlah negara, nama sosok Bapak Bangsa ini banyak dikenal secara luas bahkan di beberapa negara sosok Bung Karno diabadikan menjadi monumen kenegaraan.

“Indonesia saat di bawah kepemimpinan Bung Karno, banyak dipertimbangkan oleh negara lain. Namanya juga banyak diabadikan di beberapa jalan negara-negara yang memang menghormati beliau secara pemikiran maupun inspirasinya,” kata Ananta.

Secara ideologis lanjut anggota Komisi VI DPR RI itu, meskipun Bung Karno dikenal sebagai nasionalis, akan tetapi Bapak Bangsa ini banyak terinspirasi dengan sejumlah pemikiran-pemikiran tokoh Islam dalam perjuangannya. Bahkan menurut Ananta hingga akhir hayatnya, sosok dwi tunggal bersama Moch. Hatta tersebut selalu dihormati oleh sejumlah kalangan baik dari golongan kanan, golongan kiri hingga golongan nasionalis.

“Sebelum meninggal, Bung Karno bilang, saya ingin dimakamkan dengan bendera Muhammadiyah di liang kubur saya. Tapi, Bung Karno juga dapat penghargaan tertinggi dari Nahdlatul Ulama. Ini tentu menjadi salah satu kharismanya bagaimana beliau bisa diberi penghargaan tertinggi oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia,” ujar Ananta.

“Bahkan waktu itu, Bung Karno pernah diundang ke Uni Soviet (yang saat ini menjadi Rusia) tapi syaratnya temukan dulu makam Imam Bukhori, dan itu dituruti sama Uni Soviet. Makanya, kalau PDI-Perjuangan dianggap anti Islam itu keliru, wong Bung Karno pernah dapat penghargaan tertinggi dari negara-negara Arab,” tuturnya menambahkan.

Terkait posisi generasi millenial saat ini, Ananta menilai pemahaman terkait Empat Pilar Kebangsaan harus dikuatkan untuk kelompok-kelompok muda tersebut. Selain menjadi generasi penerus bangsa, kaum millenial tentunya harus punya bekal mengenai pemahaman asli dari bangsanya tersebut untuk bekal kehidupannya ke depan.

“Pendidikan Pancasila dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk kelompok millenial ini tentunya jangan hanya diajarkan di sekolah-sekolah saja. Tapi juga seyogyanya harus diiringi dalam kehidupan sehari-harinya,” ucap Ananta.

Ia pun berharap generasi millenial bisa menjadi garda terdepan dalam menguatkan identitas Bangsa Indonesia tersebut. Terlebih, dalam gempuran perkembangan teknologi dan media sosial, tantangan kaum muda ini kedepannya akan lebih semakin dinamis.

“Empat Pilar Kebangsaan ini tentunya perlu dijelaskan kepada masyarakat secara tuntas, karena sekarang pertempuran ideologi dari negara-negara lain sudah sekarang masuk di lini-lini kehidupan kita. Harapannya tentu kelestarian bangsa ini bisa terus berlangsung sampai anak cucu kita,” pungkasnya.

Sementara ketua panitia Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Fajar Aditya menjelaskan, kegiatan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Kegiatan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ia berharap, sosialisasi Empat Pilar bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang empat pilar, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang Undang Dasar 1945.

“Dan, kita lihat hari ini, ternyata banyak hal yang kita belum tahu terungkap di kegiatan ini. Seperti soal pemikiran Bung Karno tentang Islam dan Pancasila,” pungkasnya. (Agung).

Ananta Wahana: Pancasila Sebagai Perilaku Individu dan Negara

Tepat hari ini, Kamis (1/10/2020), diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila setelah satu hari sebelumnya mengenang para korban G30S/PKI. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, memang tak lepas dari Gerakan 30 September 1965 oleh PKI yang menyebabkan 7 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD gugur.

Sejak saat itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan upacara dan pengibaran bendera Merah Putih. Hari Kesaktian Pancasila diatur dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966). Dalam surat tersebut, peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus dilakukan TNI Angkatan Darat. Selanjutnya ada usul dari Menteri/Angkatan Kepolisian terkait peringatan Kesaktian Pancasila.

Dengan usul tersebut, akhirnya keluar Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan Jenderal Soeharto (Kep/B/134/1966). Surat tertanggal 29 September 1966 memerintahkan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan seluruh slagorde (jajaran) angkatan bersenjata dengan mengikutkan masyarakat.

Kepada Semartara.News, Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, menyampaikan makna Hari Kesaktian Pancasila. Menurut Ananta, Pancasila sudah menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

“Kita sudah tahu Pancasila sebagai falsafah serta ideologi bangsa. Karena menjadi dasar negara maka Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa. Sehingga semua kebijakan, semua perilaku harus didasarkan kepada pancasila. Karena itu menjadi bagian dari hidup kita, maka pancasila ini menjadi sesuatu yang paling tinggi dalam tata hidup kita,” kata Ananta, Kamis (1/10/2020).

Politisi PDI Perjuangan tersebut melanjutkan, jadi apabila disebut Pancasila sakti, itu menjadi sangat relevan, karena semuanya harus didasarkan kepada nilai-nilai pancasila. Baik itu perilaku pribadi kita maupun perilaku negara.

“Kembali saya tegaskan, Pancasila harus menjadi pedoman perilaku individu dan negara. Jadi pancasila itu harus menjadi perilaku negara, yang dimaksudkan dengan perilaku negara adalah semua kebijakan-kebijakannya,” terang Ananta.

Terkait dengan maraknya penyebaran isu tentang kebangkitan PKI, Ananta menuturkan sudah puluhan tahun yang lalu PKI dibubarkan melalui TAP MPR, itu artinya sudah bubar. “Kemudian kalau konspirasi internasional, komunisme bukan PKI itu sudah rontok, artinya sudah tidak diyakini oleh umat manusia sebagai sistem nilai. Sehingga, isu PKI tersebut biar saja berlalu, kalau dimanfaatkan oleh segelintir orang atau elit-elit tertentu biarkan saja, nantinya itu semua akan berlalu,” ucap Ananta.

Lebih lanjut Legislator dapil Banten III itu menyampaikan, justru yang harus kita hadapi saat ini adalah masalah pandemi virus Corona (Covid-19). Masyarakat harus bergotong rotong menghadapi musuh bersama tersebut yang tidak kasat mata.

“Kita harus bergotong royong hadapi musuh tak kasat mata ini. Pemerintah juga sudah menginstruksikan tentang protokol kesehatan dengan menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) itu saja yang harus dilakukan oleh masyarakat secara disiplin,” kata Ananta.

Pasalnya, dikatakan Ananta, apabila masalah Covid-19 bisa teratasi, maka nantinya negara kita akan kembali menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya meningkat pesat.

“Apabila perekonomian kita meningkat, maka kita akan mencapai kesejahteraan yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, saat ini kita harus menangani masalah Covid-19 dengan gotong royong agar pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial itu tercapai,” tutup Ananta.

Sejarah Singkat Hari Kesaktian Pancasila

Seperti diketahui bersama, pada 30 September 1965, terjadi sebuah peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan hingga kini mengenai siapa pendorongnya dan apa sebab yang melatar belakanginya.

Namun pihak militer dan kelompok keagamaan terbesar pada saat itu menyebarkan kabar. Jika peristiwa tersebut adalah upaya PKI untuk mengubah pokok Pancasila menjadi ideologi Komunis.

Gerakan yang disebabkan G30S sendiri pada akhirnya berhasil disudahi oleh pihak militer Indonesia. Kemudian pemerintahan orde baru menetapkan tanggal 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G30S). Dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. (Agung).

Ananta Wahana Harap Bimbingan Teknis Wirausaha IKM jadi Penggerak Perekonomian

Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana menghadiri kegiatan bimbingan teknis (Bintek) Wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang digelar di Hotel Swiss Belin Modern Cikande, Banten, Selasa (29/9/2020).

“Ini yang kedua kalinya saya menghadiri Bintek Wirausaha baru IKM. Sesuatu yang luar biasa bahwa Kementerian Perindustrian beserta jajaran di bawahnya berupaya keras mengentaskan 120 wirausaha baru. Di saat pandemi, perekonomian macet dan berjalan tertatih. Pengangguran meningkat pesat,banyak orang tidak bisa menjalankan usahanya,” ujar Ananta dalam sambutannya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Ananta tahu betul kalau Kementerian Perindustrian sangat serius memberikan solusi, mengatasi masa pandemi yang sulit sekali. Dan ini menjadi hal baru, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia.

“Saya tahu persis kawan-kawan Kementerian Perindustrian sangat serius memberikan solusi, mengatasi masa pandemi yang sulit sekali. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya kegiatan ini para peserta benar-benar menjadi wirausahawan. Karena memang sebelumnya belum jadi wirausahawan,” kata Ananta.

Selama pandemi, kasus pengangguran secara nasional mulai meningkat dan akan mencapai di angka 15 persen. Kebijakan Kementerian Perindustrian memang cukup progresif dan pro rakyat. Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan ada beberapa catatan yang dirinya ikuti pertama, Kementerian Perindustrian menggeser anggarannya sebesar Rp 80 miliar untuk revitalisasi pasar dan pemberdayaan IKM dan di Banten juga terasa progres revitalisasi ini.

Kedua, Kementerian Perindustrian mempunyai rencana kerja dengan anggaran di tahun 2021 yang jitu seperti program subtitusi barang industri impor dengan produksi dalam negeri. “Saya mengikuti bahwa kawan-kawan di Komisi VI sangat getol memperjuangkan agar anggaran yang kaitannya dengan bimtek kewirausahaan baru ditambah dan juga digalakan. Karena ini dianggap sebagai salah satu solusi,” jelas Ananta

Legislator dapil Banten III tersebut juga melihat bahwa Kementerian Perindustrian ikut menggenjot sektor industri bakat karya di masa ketika banyak orang di PHK dan membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup. Sehingga program bimtek yang menukik pada pemberdayaan wirusahawan baru dan penciptaan industri rakyat di level menengah menjadi bukti dan menjadi hal yang sangat penting.

Setidaknya 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Provinsi Banten selalu di atas 8 persen. Ini menjadi tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2018, persentase pengangguran di Banten naik lagi menjadi 8,56 persen meski di tahun 2019 sempat turun menjadi 8,11 persen. Tetapi BPS mencatat pengangguran nasional bisa mencapai 15 persen. Dan dari jumlah penduduk usia produktif, puluhan juta orang jatuh pada kondisi tanpa penghasilan tanpa penghidupan yang layak. Artinya, semuanya diikuti dengan kekhawatiran.

Apabila, angka pengangguran terbuka sebesar 15 persen, maka Ananta khawatir di Banten bisa lebih dari angka itu. Karena pada saat angka pengangguran terbuka nasional masih di angka 8 persen, Banten sudah melebihi angka itu dengan menyumbang angka pengangguran tertinggi nasional.

Maka kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan gotong royong dari Kementerian, DPR dan semua komponen untuk bersama bekerja keras guna mengubah hal tersebut. Kalau tidak salah, saat ini penduduk Banten sudah sampai di angka 12 juta orang. Itu menurut sensus tahun 2019. Dengan jumlah itu, jumlah IKM yang di Banten belum sebanding dengan jumlah penduduk. Menurut catatan, jumlah IKM di Banten hanya berjumlah 109 ribu. Itu belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada.

Oleh sebab itu, Ananta menyebut, program bimtek kali ini menjadi sangat penting untuk mendukung penguatan sektor IKM apa lagi Indonesia saat ini mau mengentaskan kemisikinan dan punya RPJMN yang memprioritaskan pada pelebaran sayap IKM. Bahwa pelatihan ini menjadi sangat penting, maka setelah pelatihan ini, kawan-kawan harus mengurus izin usaha.

Sebagai penutup Ananta berpesan, sebagai anggota DPR yang mewakili Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel, dirinya ingin menitipkan kepada Dinas masing-masing sekaligus kepada Kementerian Perindustrian, para peserta yang pelaku usaha yang terkenal gigih dan ulet ini, kami titipkan agar mereka bisa menjadi wirausahawan baru, dan ini agar dibimbing, dimonitor.

Jangan sampai setelah acara ini selesai lalu dibiarkan saja, tapi saling timbal balik. Ada monitoringnya. Dari 120 peserta IKM ini, kita berharap tidak hanya bisa merekrut tiga orang tapi lebih banyak lagi.

Dengan kreativitas, saya berharap paling tidak bisa menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tangerang. Saya berharap peserta menyimak dan mencermati arahan dari instruktur agar ke depannya bisa menjadi pelaku IKM yang baru. (Agung).

Ananta Wahana Berharap Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Wadah Tingkatkan Persatuan

Anggota MPR RI Dapil III Banten, Ananta Wahana kembali menggelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI.

Kegiatan yang dihelat di Padepokan Karang Tumaritis Perumahan Dasana Indah, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang itu diikuti sekira 150 peserta dari berbagai perwakilan lembaga organisasi keagamaan, Sabtu (26/9/2020).

“Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini dari berbagi golongan. Ada dari pondok pesantren, wihara, pure, gereja katolik dan kristen, serta budha dan konghucu,” kata Ananta di sela-sela kegiatan, Sabtu (26/9/2020).

Politisi PDI Perjuangan itu menerangkan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan terkandung dalam 4 MPR RI kepada masyarakat.

“Empat pilar yang dimaksud yakni Pancasila yang merupakan pondasi hidup kita sebagai ideologi bernegara, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar konstitusi bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara berdaulat, dan Bhineka Tunggal Ikha sebagai filosopi keberagaman,” terang Ananta.

Kegiatan tersebut dilakasanakan secara bertahap untuk mengurangi kerumunan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Para peserta pun diwajibkan cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak selama kegiatan berlangsung.

Anggota Komisi VI DPR RI itu berharap, sosialisasi tersebut menjadi wadah masyarakat untuk meningkatkan rasa untuk bersatu, saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. “Mengingat peserta sosialiasi ini mewakili seluruh komunitas atau lembaga agama yang ada sehingga diharapkan tak hanya semkain memahami soal dasar negara. Tetapi juga dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi terhadap sesama,” pungkasnya.

Sementara itu, Mbah Suro, selaku sesepuh paguyuban Jawa yang ada di Sepatan, Kab. Tangerang, menuturkan dirinya senang bisa ikut dalam sosialisasi 4 Pilar MPR RI. “Saya senang sekali bisa ikut sosialisasi 4 pilar MPR kali ini. Saya baru pertama kali ikut dan tahu cerita sejarah Pancasila. Nanti akan saya sosialisasikan ke anggota paguyuban,” ujar Mbah Suro

Di lain sisi, Koh Awie, pengurus Vihara Shobita Cisauk berharap sosialisasi 4 Pilar seperti ini harus secara masif dilaksanakan agar kerukunan umat beragama bisa terbina. Dengan berkumpulnya berbagai umat beragama disini akan menambah persauadaraan. (Agung).

Ananta Wahana: Kementerian dan Lembaga Gunakan Prinsip Kehati-hatian Susun Anggaran

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat kerja (Raker) terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9/2020).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, sebagai mitra Komisi VI DPR RI hadir dalam Raker tersebut.

Dalam Raker yang digelar secara tertutup itu, para menteri melaporkan soal rencana kerja dan penyesuaian anggaran untuk tahun 2021. Rata-rata kementerian dan lembaga telah mengajukan usulan tambahan anggaran hingga di atas 500 miliar Rupiah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, kembali angkat bicara dalam raker kali ini. Dia kembali menekankan bahwa di tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki beban berat sejak masa pandemi Covid-19, setiap kementerian dan lembaga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpatokan pada efektivitas serapan dalam menyusun anggaran di tahun depan.

“Setiap Kementerian dan Lembaga harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan berpatokan pada efektivitas serapan dalam menyusun anggaran di tahun depan, di tengah beban berat APBN pada masa pandemi Covid-19 saat ini,” kata Ananta.

Dalam sesi pendalaman, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini lebih jauh lagi menyoroti tiga kementerian, yaitu Kementerian BUMN, Kemendag, dan Kemenkop UKM. Senator yang terkenal egaliter dan dekat dengan rakyat ini menyampaikan bahwa beberapa perusahaan BUMN justru masih bisa meraih laba di masa pandemi ini.

Akan tetapi perusahaan-perusahaan tersebut justru terkategori sebagai perusahaan non-strategis. Sementara BUMN-BUMN strategis di sektor energi dan infrastruktur justru kebanyakan terbenam dalam kerugian dan terbelit siklus hutang. Oleh karena itu, Ananta meminta rencana kerja dan restrukturisasi yang transparan dari Menteri BUMN.

Tidak hanya BUMN, legislator dapil Banten III tersebut juga secara khusus menyoroti kinerja Kemendag dan Kemenkop. Ananta mengingatkan Kemendag bahwa Kementerian Perdagangan merupakan kementerian yang sampai saat ini paling banyak mengeluarkan regulasi Permendag. Ananta menekankan bahwa regulasi Permendag jangan sampai tidak sinkron dengan kementerian dan lembaga lain. Misal Kemendag mengeluarkan peraturan relaksasi impor, tetapi kementerian lain justru membatasi impor.

Di hadapan Menteri Koperasi, Ananta juga menyatakan bahwa Indonesia punya sekitar 124 ribu koperasi secara nasional. Tetapi kebanyakan koperasi justru merasa belum digandeng oleh Kemenkop dan belum memperoleh sosialisasi program-program terkini dari Kemenkop.

Ini bahkan dari koperasi koperasi di sekitar Jakarta dan Banten, apalagi yang jauh di pelosok. Ananta menekankan bahwa Koperasi merupakan kunci pemerataan pembangunan di tingkat sosial menengah ke bawah, apalagi di masa pandemi saat ini.

Terkait dengan masukan tersebut, Menteri BUMN dan Mendag secara langsung menanggapi masukan pertanyaan Wakil Rakyat Dapil Banten III itu.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Ananta Wahana. Erick Thohir menyampaikan bahwa memang saat ini keadaan yang terjadi di BUMN adalah seperti yang telah disebut Senator Ananta Wahana. Namun Erick juga menjelaskan bahwa di tahun depan, ia akan membedakan prioritas BUMN menjadi 2, yaitu klaster penugasan dan klaster investasi.

Untuk BUMB yang masuk di klastet penugasan seperti HK (Hutama Karya), maka fokusnya memang pelayanan publik dan pemerintah akan membantu untuk meringankan beban keuangan mereka. Sementara untuk klaster investasi, fokusnya adalah laba dan sumbangan untuk negara. Maka BUMN klastet investasi memang tidak boleh terus mengalami kerugian dan harus bisa profit.

Sementara itu Mendag menyebut bahwa pihaknya telah mencabut beberapa Permendag terkait impor komoditas bahan pokok sejak bulan Mei dan Juni. Tetapi Kemendag juga akan kembali mengevaluasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan. (Agung).

Ananta Wahana Dukung Penuh Pengembangan Pelaku IKM Baru

Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menghadiri kegiatan bimbingan teknis wirausaha baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang digelar Selasa (22/9/2020) di Hotel Pakons, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang.

Adanya penurunan dalam industri perdagangan di masa pandemi ini membuat semua pihak harus ikut serta dalam memulihkan perekonomian.

Terlebih lagi, saat ini Pembatasan Sosial Bersekala Besar di wilayah Banten terus diperpanjang. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk menekan angka peningkatan Covid-19 yang semakin tinggi.

Menyikapi hal ini, Direktorat Industri Kecil dan Menengah membuka kesempatan bagi warga yang memiliki usaha.

Namun sebagai mitra kerja, Ananta Wahana mengaku mendukung penuh pemberdayaan dimasa pandemi ini.

“Program bimtek ini mendukung usaha kecil dan menengah. Makanya ini perlu kita dukung dan fasilitasi,” ungkap Ananta Wahana, Selasa (22/9/2020).

Sebagai Wakil Rakyat dari dapil Banten III yang ditugaskan di Komisi VI DPR RI, Ananta mengatakan pelaku usaha yang ada di Banten ini harus dapat bertahan pada masa pandemi Covid-19. Terlebih lagi pelaku usaha dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang banyak.

“Tentunya kalau pelaku usaha kecil dan juga menengah berkembang, maka masyarakat juga akan secara otomatis dapat merasakan dampaknya,” ujarnya.

Kata Ananta, bimtek ini sendiri nantinya akan digelar dua gelombang secara bertahap.

“Sekarang ada 60 anggota baru IKM yang melangsungkan Bimtek dan nanti di gelombang dua akan ada 60 lagi,” ujarnya.

Dia berharap dengan adanya pelaku usaha baru ini dapat juga didukung oleh setiap pemerintah daerah. Terutama soal perijinan yang tentunya menjadi salah satu persyaratan dalam suatu usaha.

“Maka saat ini kepada Dinas IKM kami titipkan pelaku usaha di sektor IKM yang penuh potensi ini. Saya berharap dari pelatihan ini benar benar setidaknya ada 60 orang dari 3 kelompok bisa memberdayakan diri dan bisa berkembang masa pandemi covid ini,” tukasnya.

Sementara itu Direktur Pangan Barang dari Kayu dan Furniture Ditjen IKM Kemenperin, Sri Yunianti mengapresiasi langkah Komisi VI dalam membantu pelaku usaha IKM.

“Saya sangat berterima kasih kepada rekan kerja kita di Komisi VI ini. Karena pak Ananta juga yang mengajukan ini sehingga kegiatan yang sekarang berlangsung (Bimtek) bisa berjalan dengan baik,” ujarnya dalam video converence yang digelar di ruang Bimtek.

Dia menyadari akibat adanya pandemi ini pelaku usaha di IKM juga mengalami dampak serius. Namun menurut dia dengan adanya pelaku usaha baru di IKM juga bisa meningkatkan kembali perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Dan ini salah satu usaha kami bagaimana IKM bisa kembali reborn,” tukasnya. (Agung).

Ananta: Setiap Warga Negara Memiliki Hak Yang Sama, Termasuk Hak Beribadah

Mengawali Kunjungan Dapil, Ananta Wahana, Anggota DPR RI Komisi VI langsung bertemu dengan warga Pinang, Kota Tangerang, di Kawasan Alam Sutera, Jumat (18/09/2020). Dalam tatap muka ini, Ananta mendengar  masukan serta keluh-kesah warga setempat.

Beberapa perwakilan warga Kota Tangerang ini, mengungkapkan kepedulian mereka perihal situasi kerukunan umat beragama di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini.

Ananta menyebut, persoalan tentang keberagaman serta kerukunan antar umat beragama memang menjadi salah satu fokus perhatiannya sejak dirinya masih duduk di DPRD Provinsi Banten.

Kunjungan dapil yang dikemas dalam ngobras (ngobrol bareng santai) sambil makan siang bersama itu, warga menyampaikan bahwa sejak masuk masa pandemic, interaksi antar golongan dan antar agama di wilayah Kota Tangerang memang toleran, rukun dan guyub.

Di kesempatan yang sama, warga juga menyampaikan bahwa di beberapa tempat masih ada kendala-kendala bagi beberapa kelompok masyarakat yang sudah sejak lama beribadat tapi belum bisa membangun rumah ibadahnya. Walau demikian, warga juga berterima kasih bahwa hak-hak mereka, seperti hak beribadah, masih diperhatikan dan dilindungi oleh aparatur pemerintah daerah setempat.

Dalam acara pertemuan santai tersebut, Ananta menyampaikan kepada warga bahwa dirinya sangat konsen mengusung toleransi dan memperjuangkan keberagaman di tengah masyarakat Banten.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa, Ia akan segera menyampaikan aspirasi serta masukan warga ini ke pihak-pihak terkait. Ananta lebih jauh menyampaikan bahwa merupakan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah memilihnya.

‘’Terkait perijinan rumah ibadah, silahkan mengurusi persyaratan administrasi yang berlaku. Saya kira, semua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk hak mendirikan rumah ibadah.” Ujar Anggota DPR RI dapil Banten III.

Saat ini Kementerian Agama sedang merumuskan tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri atau Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang akan di naikan statusnya menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Tutup Ananta, yang saat ini di tugaskan sebagai Sekretaris Badiklat Pusat PDI Perjuangan.

Ananta Dorong Telkom Indonesia Lakukan Inovasi Pada Data Internet yang Terjangkau

Akhirnya, wacana revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menemui titik terangnya. DPR RI sejak beberapa tahun lalu telah menyusun perubahan atau revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Awalnya revisi UU BUMN ini ditarget selesai akhir tahun 2016 lalu dan di 2017 revisi terhadap UU BUMN tersebut dapat disahkan di sidang paripurna DPR RI. Akan tetapi, sampai hari ini, pembahasan RUU BUMN itu tak kunjung rampung.

Pada rapat tersebut, Komisi VI DPR RI bersama Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI akhirnya membahas penyusunan naskah akademik RUU BUMN tersebut.

“Ini bahan untuk mendapat masukan dari anggota dewan, maka kami akan menyempurnakan lagi dan menyampaikan lagi di lain kesempatan,” ujar Kepala Pusat Perancangan Undang Undang Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KOMISI VI DPR RI, Kamis (17/9/2020) pagi tadi.

Adapun hal yang melatarbelakangi upaya revisi UU BUMN ini adalah keinginan untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Semua BUMN beserta anak perusahaannya kelak diharapkan dapat menjadi sumber kekayaan negara.

Selain itu, anak perusahaan BUMN juga akan dikategorikan sebagai perusahaan milik negara. Sebelumnya, anak perusahaan BUMN dianggap menjadi milik induk perusahaan saja.

Lewat RUU BUMN ini, DPR juga tengah mempersiapkan payung hukum bagi BUMN untuk menampung dana repatriasi tax amnesty. Ada 30 BUMN yang dipersiapkan untuk menampung dana repatriasi hingga Rp 300 triliun. Hal ini juga harus dipersiapkan agar porsi saham negara dalam BUMN tidak dikuasai perorangan atau swasta.

Dalam Revisi UU BUMN juga akan dibahas mengenai holding BUMN yang memiliki usaha sejenis. Manfaat holding bagi negara juga tengah dikaji lebih dalam, sebelum nantinya disahkan. Revisi UU BUMN tersebut kemudian akan memperkuat payung hukum pembentukan holding, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP).

Dengan adanya revisi UU BUMN juga diharapkan dapat memperkuat daya saing BUMN Indonesia dengan BUMN lainnya di luar negeri. Kementerian BUMN juga diminta mendorong peran serta BUMN dalam menyumbang perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Ananta Wahana mengatakan, BUMN harus hadir untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya untuk kesejahteraan wong cilik. Misalnya, BUMN membangun sinergitas dengan BUMD di setiap daerah.” ujar Ananta

Ia menambahkan, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 (3) yaitu, untuk kesejahteraan rakyat, semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus di atur BUMN.

“Termasuk pada sektor informasi dan komunikasi, penggunaan pulsa pada handphone, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan negara harus memikirkan inovasi baru yakni penggunaan pulsa dan data internet yang murah dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.” ujarnya.

Ananta Diskusi Konsep Pembangunan Partai di Kabupaten Tangerang

Ananta Wahana, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kota Tangerang mengajak kader partai diskusi tentang konsep pembangunan partai di Kabupaten Tangerang.

Dalam hal ini, Ananta, yang juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten, mengatakan, pengembangan kinerja partai dan kader tentunya merupakan tanggung jawab bersama seluruh kader partai disemua tingkatan.

“Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk hal tersebut, karena itu perlu forum-forum diskusi tentang apa yang mau dilakaukan untuk pengembangan partai,” kata Ananta, Sabtu (10/3).

Ananta melanjutkan, karena dari diskusi rutin tersebut akan lahir gagasan-gagasan baru bagaimana membangun partai yang kebih baik kedepannya.

“Sehingga ke depan dalam pengembangan partai semua kader terlibat dan mau berkorban. Sehingga kebijakan-kebijakan partai kedepan merupakan kehendak seluruh kader,” ucapnya.

Ananta menambahkan, setelah diskusi-diskusi rersebut dilakukan tentunya para kader harus tetap mengawal penerapan kebijakan yang sudah digariskan.

“Saya juga akan mencoba membantu kawan-kawan dengan menyiapkan fasilitas tempat dan pengajar pendidikan kader dalam bidang tertentu, kalau memang para kader ingin pengembangan diri,” pungkasnya.

Menanggapu hal ini, para pengurus PAC se-Pantai Utara Kabupaten Tangerang juga mencoba membangun konsep pengembangan partai. Mad Gabel, salah satu ketua PAC se-Pantai Utara Kabupaten Tangerang mengungkapka bahwa seluruh PAC Se-Pantura Kabupaten Tangerang siap mendukung Ananta Wahana sebagai Anggota DPR RI pada Pileg 2019.

Ananta Wahana: Pemerintah Harus Lebih Perhatian kepada Santri

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada para santri. Hal itu diungkapkan Ananta Wahana, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, saat memperingati Hari Santri Nasional, di Lapangan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.

“Terutama di Banten, saya melihat masih banyak pesantren salafiyah yang masih perlu perhatian terkait infrastrukturnya, kesejahteraan gurunya, maupun kesehatan santrinya,” ungkap Ananta, Minggu (21/10) malam.

Politisi yang juga menjadi anggota DPRD Provinsi Banten ini mengaku bakal mendorong Pemprov Banten untuk membuat Peraturan Daerah terkait permasalahan di ponpes Salafiyah.

“Mudah-mudahan melalui perda-perda tersebut kita memiliki payung hukum dalam memberikan perhatian kepada para santri. Sehingga para Kyai dapat merasakan perhatian dari negara dalam upaya mencerdaskan anak bangsa,” terangnya.

Pria yang kini maju sebagai Caleg DPR RI di Dapil Banten III fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar para santri dapat bersama-sama membangun bangsa yang adil dan sejahtera bertepatan dengan momentum Hari Santri Nasional tahun 2018.

Ustadz Mursyid salah satu Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah di Sindang Jaya mengungkapkan bahwa dirinya merasakan sekali perhatian dari Ananta Wahana terhadap kondisi pesantren.

“Usulan kami dalam setiap reses DPRD Provinsi Banten dapat dirasakan. Aspirasi kami dari pondok pesantren selalu diperjuangkan oleh mas Ananta,” kata Ustadz.

“Saya tentunya sangat mendukung Ananta maju menjadi caleg DPR RI. Karena Ananta memang terbukti sangat perhatian khususnya terhadap pondok pesantren dan santri di Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.

Ananta Wahana: Hari Lahir Pancasila Momentum Persatuan Bangsa

Hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni harus menjadi momentum persatuan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, Jumat (2/6).

Merefleksikan kegiatan perayaan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 ini, berlokasi di salah satu warung makan di daerah Raya Prabu Kian Santang Cibodas Kota Tangerang, timses H. Zaini menggelar diskusi dan buka bersama dengan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Ananta Wahana. Dalam kegiatan ini, Ananta membagikan Buku Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Lahirnya Pancasila.

Ananta juga mengatakan bahwa Bung Karno saat berpidato tentang Pancasila di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 menawarkan 5 dasar untuk membangun di atasnya Indonesia Merdeka, dengan harapan hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Jadi tekad, semangat hati kebersamaan menjadi kunci keberhasilan mempertahankan dan membangun bangsa dan negara gotong royong yang dicita-citakan.

“Sebab bangsa itu seperti layaknya rumah tangga. Senang, Bahagia atau Tenteram dsb-nya itu ditentukan pada Niat hatinya. Kalau suami istri bertengkat terus menerus maka rumah tangga itu akan bercerai alias bubar. Maka, tidak ada lain kecuali kebersamaan, persatuan dan gotong royong. Itulah yang kita butuhkan sebagai modal dasar untuk membangun apa saja, tak terkecuali tentunya Bangsa Indonesia cintai ini,” kata Ananta Wahana.

Untuk itu, kata Ananta, sikap kita sebagai anak bangsa ini harus belajar dan bisa meniru atau mencontoh bapak/ibu pendiri bangsa saat ingin membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan ini. Mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya dalam berpolitik dan berpemerintahan.

“Jangan sampai energi kita habis justru dengan berpolemik, memfitnah dan bertengkar sesama anak bangsa. Namun, tidak menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa untuk mencapai kesejahteran rakyat,” tandasnya.

Ananta menambahkan, dirinya merasa bahagia karena peringatan hari lahir Pancasila tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadhan. Sehingga dapat dirayakan dengan acara buka puasa bersama.

“Sehingga perayaan hari lahir pancasila memiliki makna spritual dan persatuan antara umat beragama dalam membangun bangsa Indonesia,” ucapnya.

Sementara, Zaini BaCaleg DPRD Kota Tangerang Dapil B mengatakan bahwa momentum buka puasa ini bertujuan untuk saling mengenal dan berkomunikasi antara para kader PDI Perjuangan.

“Sehingga dengan kegiatan ini terjadi kesolidan antar kader partai dalam memenangkan Pileg dan Pilpres 2019 nanti,” pungkasnya.

Kumpulan tulisan Ananta Wahana:

  • Buku : Melawan Korupsi di Banten
  • Holopis Kuntul Baris: Buat Kepentingan Bersama, Itulah Gotong Royong

Tinggalkan Balasan