Tangerang, Semartara.News – Abraham Garuda Laksono, Anggota DPRD Provinsi Banten terpilih menegaskan pemerataan pendidikan merupakan bagian dari pengamalan Pancasila.
Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Banten. Rabu (31/07/2024).
Abraham menyatakan bahwa pemerataan pendidikan merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ia mengakui bahwa sistem zonasi pendidikan masih menjadi masalah bagi orang tua murid.
Hal tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Tangerang tetapi juga di tingkat nasional. Banyak masalah yang timbul akibat dari pemberlakukan sistem zonasi tersebut yang terkendala ketersediaan jumlah sekolah.
“Sistem zonasi jangan menjadi permasalahan bagi orang tua yang ingin anaknya sekolah negeri. Pemerataan pendidikan harus menjadi perhatian kita semua. Ideologi Pancasila menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama,” ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya selalu berusaha turun ke bawah untuk mencoba memberikan bantuan kepada para orang tua yang merasa kesulitan mendapatkan sekolah untuk anaknya. Namun, Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait permasalah tersebut.
“Mudah-mudahan kedepan permasalahan ini dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin kedepannya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi tujuan utama, dan itu bisa dicapai jika pemimpin mampu menjalankan visi dan misinya dengan baik,” tambahnya.Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Banten III, Ananta Wahana, menegaskan bahwa tujuan berdirinya negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Politisi senior PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa negara didirikan untuk mencapai empat tujuan utama: kesejahteraan rakyat, kecerdasan, perlindungan tumpah darah, dan kontribusi terhadap ketertiban dunia.
“Pemimpin yang dipilih harus mampu membawa rakyat menuju kesejahteraan, menciptakan pendidikan yang mencerdaskan, serta melindungi tumpah darah kita,” tegas Ananta.
Irvansya Asmat, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang , menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang bersih dari praktik jual beli jabatan.
“Kami akan menghilangkan praktik jual beli jabatan dan memastikan semua posisi diberikan berdasarkan kompetensi,” ujarnya. Irvansya berkomitmen untuk mereformasi birokrasi dengan berlandaskan ideologi bangsa dan pelayanan yang optimal.
Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, Ade Sumardi, menyatakan bahwa permasalahan di Banten, mulai dari pendidikan hingga kemudahan dalam mengurus administrasi seperti KTP, akan menjadi fokus utamanya.
“Kami akan memastikan semua warga Banten mendapatkan layanan yang layak dan memadai,” katanya.
Yanto Kumis, seorang warga Dasana Indah, menyampaikan aspirasinya agar pemerintah membangun lebih banyak Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak setempat. (Sayuti)
