SEMARTARA – Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyesalkan apa yang dilakukan oleh Majalah Tempo terkait beberapa edisi terakhir yang menampilkan karikatur kepala negara. Terkait hal ini, Hasto Kristiyanto menilai Majalah Tempo kurang mengindahkan etika dan budaya bangsa
Menurut Hasto, kritik sehat dan membangun bagi Demokrasi janganlah ditunggangi dengan kepentingan sempit.
“PDI Perjuangan meresponse negatif atas berbagai karikatur yang disampaikan oleh Majalah Tempo terhadap sosok Presiden Jokowi. PDI Perjuangan sangat menghormati kritik sebagai esensi penting dalam demokrasi. Namun etika jurnalistik tetap harus dikedepankan. Demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan,” ujar Hasto Kristiyanto dalam release yang diterima semartara.com, Selasa 8 Oktober 2019.
Apa yang disampaikan oleh media tersebut, kata Hasto, sudah tidak lagi menampilkan pesan Jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradaban. Namun sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca.
“Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan kami menerimanya sebagai bagian dari kritik dan kami lakukan otokritik, namun ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan. Karikatur Presiden Jokowi tersebut cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan,” katanya.
Hasto juga mengungkapkan, sebaiknya Tempo menyampaikan pemberitaan berimbang cover both sides, dan sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, untuk memelajari kembali sejarah Pers Nusantara, Pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahtetaan umum.
“Terkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah Bulat. Jalankan undang-undang baru tersebut, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Presiden Jokowi tidak akan tingal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tersebut, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi,” ungkapnya.
“Ketika kita warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya. Stop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjut Hasto, menandasakan.
