Polemik Label Hoaks, PWI Pusat Minta Kapolda Babel Turun Tangan

PWI Pusat meminta Kapolda Babel mengevaluasi pelabelan hoaks terhadap enam media dan menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Pengurus PWI Pusat bersama rombongan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfoto bersama usai pertemuan di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut membahas pengaduan terkait pelabelan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” terhadap pemberitaan enam media daring oleh Humas Polda Babel. (Foto: Ist)

Jakarta, Semartara.News — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” terhadap pemberitaan enam media daring oleh Humas Polda Babel. PWI menilai tindakan tersebut berpotensi merugikan reputasi media dan perlu diselesaikan dengan tetap menghormati kemerdekaan pers serta mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima pengaduan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan unggahan akun Instagram Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026. Unggahan itu menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media daring yang diberi label “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Melalui Surat Keberatan Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, PWI Babel mempersoalkan pelabelan tersebut. PWI Babel menyatakan bahwa pemberitaan yang dipermasalahkan merupakan karya jurnalistik yang telah melalui proses peliputan, menggunakan narasumber yang jelas, serta diupayakan melalui konfirmasi dan verifikasi.

PWI Babel meminta unggahan tersebut dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers.

“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.35 WIB tersebut, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey.

Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim. Turut hadir Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.

PWI Babel Nilai Pelabelan Hoaks Merugikan Media

Fakhruddin Halim mengatakan pelabelan hoaks terhadap pemberitaan tersebut berpotensi merusak kredibilitas wartawan dan perusahaan pers di mata masyarakat.

Menurut dia, tindakan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila penilaian terhadap pemberitaan dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

“Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers,” kata Fakhruddin.

Pengaduan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat PWI Babel Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang permohonan konsultasi hukum kepada PWI Pusat.

Polemik Bermula dari Pemberitaan Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat

Persoalan ini bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan itu berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham, yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.

PWI Babel menyebut wartawan yang melakukan peliputan telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.

Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut. Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat”.

Persoalan berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan label “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Enam media yang disebut dalam lampiran surat keberatan PWI Babel ialah Bangka Independent, Sekilasindonews, Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.

Polda Babel Sebut Pelabelan sebagai Bentuk Klarifikasi

Dalam jawaban tertulis atas keberatan tersebut, Humas Polda Babel menjelaskan bahwa pelabelan dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Polda Babel menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.

Melalui keterangan resmi kepolisian, Polda Babel turut berargumentasi bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

PWI Soroti Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers

Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang. Menurut dia, produk jurnalistik yang dihasilkan secara profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus mendapatkan perlindungan.

“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Anrico.

Ia mengatakan kepolisian tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta. Namun, langkah tersebut perlu dilakukan dengan tetap menghormati kemerdekaan pers dan mekanisme yang berlaku.

Anrico juga menjelaskan perbedaan antara bantahan terhadap suatu peristiwa dan penilaian mengenai kepatuhan karya jurnalistik terhadap kode etik. Menurut dia, penilaian atas penerapan Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Karena itu, penggunaan label hoaks terhadap produk jurnalistik, menurut Anrico, perlu dilakukan secara hati-hati, didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

“Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers,” katanya.

PWI Pusat Minta Kapolda Babel Evaluasi Pelabelan

Anrico meminta Kapolda Babel memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda Babel.

Menurut dia, penjelasan mengenai hasil verifikasi yang menjadi dasar pelabelan diperlukan agar tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan proporsional.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan juga telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.

Pemuatan klarifikasi itu menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan proses jurnalistik. Namun, keberadaan klarifikasi tidak dengan sendirinya membuktikan benar atau salahnya pemberitaan awal. Penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap fakta dan proses jurnalistik secara menyeluruh.

“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegas Anrico.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, dengan tetap menghormati jaminan kemerdekaan pers.

PWI Pusat Dalami Dokumen Pengaduan

Dalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel menyampaikan sejumlah dokumen terkait polemik pelabelan hoaks, termasuk kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda Babel, jawaban Humas Polda Babel, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.

Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.

PWI Pusat memandang komunikasi yang konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung penting agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, PWI Pusat menekankan bahwa setiap wartawan wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Anrico berharap penyelesaian persoalan ini mengedepankan penghormatan terhadap hukum, profesionalisme kepolisian, dan kemerdekaan pers.

“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Anrico.

PWI Pusat berharap penyelesaian polemik pelabelan hoaks tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan insan pers, sekaligus memastikan kemerdekaan pers tetap terlindungi dalam negara hukum yang demokratis. (Ril/Red)

Tinggalkan Balasan