Tasikmalaya, Semartara.News — Penguatan ekonomi syariah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Bank Indonesia, delapan perguruan tinggi, dan lima lembaga keuangan syariah membangun sinergi melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Rabu (4/11/2026).
Penandatanganan berlangsung di Aula Gedung Bank Indonesia Tasikmalaya. Agenda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus MES Tasikmalaya dan bedah buku. Kegiatan turut dihadiri Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua MES, Prof. Dr. Kartawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai jalan bersama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan umat Islam, tetapi juga mengandung prinsip kemaslahatan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ekonomi syariah bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk kepentingan semua. Rahmatan lil alamin,” kata Kartawan.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan pentingnya menerjemahkan visi Asta Cita ke dalam realitas pembangunan daerah. Ia menyebut Pemerintah Kota Tasikmalaya menyelaraskan berbagai program pembangunan dengan visi tersebut.
“Pemerintah Kota Tasikmalaya menyelaraskan berbagai program pembangunannya dengan visi Asta Cita,” tegas Viman.
Ia berharap pengembangan ekonomi syariah tidak berhenti pada penguatan kelembagaan, tetapi mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
“Kita inginkan, setiap kegiatan ekonomi syariah manfaatnya sampai ke akar rumput. Kita bangun ekosistem dan seluruh perangkatnya di Kota Tasikmalaya,” ujarnya.
Terpisah, Rektor IAILM Asep Salahudin menilai penandatanganan MoU merupakan fondasi awal untuk membangun komitmen bersama. Namun, ia mengingatkan bahwa kesepakatan tersebut harus diikuti langkah konkret melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun penyusunan program kerja operasional.
“MoU ini adalah landasan komitmen awal. Tanpa tindak lanjut berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau penyusunan program kerja operasional, potensi dampak ekonomi bagi masyarakat luas tidak akan terwujud,” ungkap Asep.
Menurutnya, implementasi kerja sama dapat diarahkan pada sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pendampingan UMKM halal, peningkatan literasi keuangan syariah, serta dukungan pendanaan bagi sektor riil.
Asep menegaskan, perguruan tinggi dan MES memiliki posisi penting dalam mendorong implementasi kerja sama tersebut. Perguruan tinggi dapat berperan melalui pengembangan pengetahuan, riset, dan pendampingan, sementara MES menjadi bagian dari penguatan jejaring ekosistem ekonomi syariah.
Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, MES, dan Bank Indonesia diharapkan mampu membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Dengan tindak lanjut yang terukur, kerja sama tersebut berpeluang mendorong penguatan UMKM halal sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan syariah. (Ril/SH)
