Ratusan opang menggelar aksi di kawasan KP3B, Serang.
SEMARTARA, Serang (27/10) – Ratusan ojek pangkalan (opang) kembali berunjukrasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Unjukrasa tersebut dilakukan untuk menolak keberadaan ojek online.
Koordinator aksi Amrul mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pertemuan antara pihaknya dengan DPRD Banten tidak ada kejelasan.
“Kami bertanya-tanya, apakah karena kami rakyat kecil, lemah, dan miskin sehingga tidak ada keadilan bagi kami. Maka itu kami ingin ketemu langsung gubernur,” kata Amrul, disela aksi, Kamis (26/10).
Tentang keberadaan ojek online, menurut Amrul, pihaknya menduga izin operasional ojek online di Banten belum ada. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan keberadaan ojek online.
Oleh karenanya, lanjut Amrul, pihaknya menuntut kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan DPRD Banten untuk menertibkan ojek online di wilayah Provinsi Banten.
“Adanya ojek online mematikan mata pencaharian kami, pendapatan kamj berkurang. Kami ada anak istri yang perlu dibiayai, ditambah harga-harga kebutuhan pokok sekarang mahal,” katanya.
Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) Banten, Revrie Aroes akhirnya bersedia menemui perwakilan pengunjukrasa. Dalam audiensi akhirnya disepakati antara ojek pangkalan, pemerintah kota dan perwakilan dari manajemen ojek online akan berkumpul. Dalam pembahasan disepakati pertemuan akan dilakukan pada Senin (30/10) mendatang.
“Kita akan adakan musyawarah antara opang dan ojek online. Sehingga dua-duanya hidup mencari nafkah di Kota Serang,” kata Revri.
Agar tidak ada konflik di tengah masyarakat, Revrie mengungkapan, pihaknya sudah memiliki bayangan bagaimana mendamaikan antara ojek pangkalan dan online. Rencananya, akan ada kesepakatan bersama agar ojek online tidak mengambil penumpang di lokasi-lokasi konvensional ojek pangkalan. (Soe)
Baca juga:
