Cirebon, Semartara.News – Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut di Segmen Cirebon sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa dari ancaman perubahan iklim.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Workshop Pemantapan Rencana Pembangunan Tanggul Laut Segmen Cirebon di Pelabuhan Cirebon, Rabu (15/7/2026).
Workshop yang diselenggarakan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa) itu menjadi bagian dari penyusunan dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan rencana zonasi kawasan pesisir Pantura Jawa.
Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan kebijakan sekaligus menghimpun masukan teknis terkait pembangunan Giant Sea Wall.
Segmen Cirebon meliputi wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan sebagian Kabupaten Indramayu yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan prioritas dalam Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa hingga 2045.
Sebagai salah satu koridor ekonomi nasional, kawasan Pantura Jawa menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim, mulai dari banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah, kenaikan permukaan laut, hingga degradasi ekosistem pesisir. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan melalui perencanaan yang terintegrasi agar mampu melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025, pemerintah membentuk BOP Pantura Jawa yang bertugas menyiapkan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan Pantura secara terpadu. Salah satu program strategis yang menjadi fokus lembaga tersebut ialah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyambut baik pelaksanaan workshop tersebut. Menurutnya, penyusunan rencana pembangunan harus dilakukan secara komprehensif, berbasis kajian ilmiah, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh proses penyusunan rencana pembangunan Tanggul Laut di Segmen Cirebon,” ujar Edo.
Ia menegaskan, pembangunan tanggul laut harus mampu mengakomodasi keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh proses perencanaan dapat memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang,” katanya.
Menurut Edo, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah serta mampu meningkatkan ketahanan pesisir, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, peserta juga melakukan audiensi dan survei lapangan bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cirebon. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi kawasan pesisir, potensi pengembangan wilayah, serta berbagai isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan rencana zonasi.
Melalui workshop dan survei lapangan itu, diharapkan lahir rekomendasi yang implementatif guna mendukung terwujudnya kawasan pesisir Pantura Jawa yang tangguh, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (*)
