Jakarta, Semartara.News — Partai Amanat Nasional (PAN) mencatat preferensi sebesar 5,8 persen dalam simulasi pemilihan anggota DPR RI berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada 12–20 Oktober 2026. Angka ini menjadi salah satu gambaran posisi PAN dalam peta politik nasional, sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mencatat tingkat pengenalan publik sebesar 46 persen dalam kategori menteri dan pejabat tinggi bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat yang diteliti.
Temuan tersebut tertuang dalam survei IPO bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih. Survei melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei tersebut memberikan gambaran mengenai posisi PAN dalam preferensi responden pada saat pengumpulan data. Namun, angka 5,8 persen tidak serta-merta menentukan arah dukungan pada pemilu mendatang karena dinamika politik masih dapat berubah mengikuti perkembangan isu, kinerja partai, dan respons masyarakat.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai posisi partai dan figur yang berada di pemerintahan menjadi bagian penting dalam dinamika politik nasional.
“PAN memiliki modal politik yang bisa terus dikembangkan. Zulkifli Hasan merupakan figur yang dikenal publik dan memiliki posisi strategis di pemerintahan. Kondisi ini memberi ruang bagi PAN untuk semakin mempertegas perannya dalam percakapan politik nasional, terutama melalui agenda-agenda yang dekat dengan kebutuhan masyarakat,” kata Dedi, Minggu (25/10).
Zulkifli Hasan dan Posisi PAN di Pemerintahan
Sebagai Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memiliki peran di ranah kepartaian dan pemerintahan. Posisi tersebut menjadi konteks untuk melihat hubungan antara kepemimpinan partai, agenda pemerintah, dan pengenalan publik terhadap figur politik.
Tingkat pengenalan publik sebesar 46 persen menunjukkan sejauh mana responden mengenali Zulkifli Hasan dalam kategori yang diteliti. Angka tersebut tidak secara langsung menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya ataupun dukungan elektoral terhadap PAN.
Dedi menyebut keberadaan kader partai dalam pemerintahan dapat menjadi ruang untuk memperlihatkan kontribusi politik melalui agenda nasional.
“Ketika kader partai berada di posisi strategis pemerintahan, ada kesempatan untuk menunjukkan kontribusi politik secara lebih luas. PAN memiliki ruang untuk mengartikulasikan agenda partainya melalui isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Di sinilah peran figur dan partai dapat saling menguatkan dalam membangun pengenalan publik,” ujarnya.
Isu Pangan dan Kepentingan Masyarakat
Survei IPO juga mencatat pengendalian harga bahan pokok menjadi prioritas bagi 28 persen responden. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian masyarakat dalam survei tersebut.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan berada dalam posisi yang berkaitan dengan agenda kebijakan di sektor pangan. Isu ini mencakup harga bahan pokok, daya beli rumah tangga, dan ketersediaan kebutuhan sehari-hari.
Bagi PAN, isu pangan dapat menjadi salah satu ruang untuk menjelaskan kontribusi politiknya kepada masyarakat. Namun, relevansi tersebut pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.
“Isu pangan memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Karena itu, agenda pangan dapat menjadi salah satu ruang penting bagi PAN untuk menunjukkan relevansi politiknya. Ketika isu yang diperjuangkan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, partai memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan publik,” kata Dedi.
Apa Artinya bagi Peta Politik Nasional?
Preferensi sebesar 5,8 persen dalam simulasi pemilihan anggota DPR RI menjadi potret posisi PAN berdasarkan jawaban responden pada periode survei. Angka tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi partai dalam membaca kecenderungan pilihan masyarakat, tetapi bukan prediksi pasti hasil pemilu.
Dalam persaingan politik, partai perlu membangun komunikasi yang relevan, memperjelas agenda yang diperjuangkan, dan menunjukkan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat. Keterlibatan kader dalam pemerintahan juga menjadi salah satu aspek yang dapat diamati publik dalam menilai partai politik.
Dedi menilai perpaduan antara figur partai dan keterlibatan kader dalam pemerintahan dapat menjadi bagian dari dinamika pembentukan persepsi masyarakat.
“Dengan kepemimpinan Zulkifli Hasan dan keberadaan kader di pemerintahan, PAN memiliki ruang untuk menampilkan perannya dalam isu-isu strategis nasional. Perpaduan antara figur, agenda partai, dan keterlibatan dalam pemerintahan menjadi bagian dari dinamika politik yang membentuk persepsi masyarakat terhadap sebuah partai,” pungkasnya. (*)
