Jakarta, Semartara.News — Pemkab Tangerang meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kategori terbaik se-Jawa Bali. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan transaksi keuangan berbasis digital, termasuk kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat.
Melalui digitalisasi layanan, masyarakat Kabupaten Tangerang kini dapat mengakses informasi mengenai kewajiban pajak dan melakukan pembayaran melalui kanal digital yang telah disediakan. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, penerapan digitalisasi transaksi keuangan daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan. Menurutnya, aspek kecepatan, efisiensi, dan transparansi menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan tersebut.
“Alhamdulillah fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi dan kemudahan dari sistem ini bisa dirasakan langsung masyarakat. Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” ujar Maesyal.
Ia menjelaskan, berbagai aplikasi dan kanal digital yang diterapkan pemerintah daerah memungkinkan masyarakat mengetahui kewajiban pajaknya secara lebih mudah. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui kanal yang telah ditentukan sehingga proses pelayanan menjadi lebih praktis.
Transformasi tersebut sekaligus mendorong perubahan pola pelayanan dari sistem yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pemerintahan menuju layanan yang dapat diakses melalui perangkat digital.
Menurut Maesyal, kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung pengelolaan transaksi keuangan daerah yang lebih transparan.
“Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” imbuhnya.
Atas pelaksanaan program tersebut, Kabupaten Tangerang kemudian menerima penghargaan TP2DD kategori terbaik se-Jawa Bali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.
Maesyal menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Maesyal menyampaikan apresiasi kepada Bapenda dan OPD lainnya yang telah bersinergi dalam menjalankan program digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini,” tuturnya.
Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi dorongan untuk terus mengembangkan layanan digital agar semakin mudah digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45% dan inflasi 3,19%. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil,” ujar Airlangga.
Pemerintah pusat juga terus menjalankan sejumlah program untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, termasuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, penguatan peran pemerintah daerah juga diperlukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga, belanja daerah, dan aktivitas sektor swasta.
Pemerintah daerah, kata Tito, juga didorong untuk mempermudah perizinan guna memperkuat investasi serta mengembangkan potensi hilirisasi dan sektor unggulan daerah. (*)
