Tangerang, Semartara.News – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang memperkuat sinergi dalam penegakan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penyerahan 80 Surat Kuasa Khusus (SKK). Surat kuasa tersebut diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menangani penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk upaya pemulihan keuangan negara senilai Rp247.937.141.
Surat Kuasa Khusus diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Eko Edi Purwanto.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo, mengatakan pemberian Surat Kuasa Khusus merupakan bentuk pelimpahan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara optimal dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara yang dikuasakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya, langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan serta mendukung optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Wahyudi, Jumat (31/7/2026).
Ia menambahkan, kerja sama antara Kejari Kabupaten Tangerang dan BPJS Ketenagakerjaan juga bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak pekerja melalui penyelenggaraan program jaminan sosial yang lebih efektif.
“Kerja sama ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (*)
