Jakarta, Semartara.News – Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura di tengah dinamika hubungan perdagangan energi kedua negara dinilai menunjukkan keberanian pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga kedaulatan energi Indonesia.
Menurut Dedi, pemerintah perlu menempatkan kebutuhan energi dalam negeri sebagai prioritas dibandingkan kepentingan bisnis dan perdagangan internasional. Karena itu, kebijakan pengurangan ekspor gas ke Singapura dinilainya patut mendapat apresiasi.
“Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10).
Ia menilai, persoalan pengurangan ekspor gas tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut keberanian negara dalam menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam.
Dedi juga menyoroti peran Bahlil yang dinilainya menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan agenda kedaulatan energi nasional.
Menurutnya, Bahlil mampu menerjemahkan kehendak politik Presiden ke dalam kebijakan konkret, khususnya terkait keberpihakan terhadap kepentingan nasional.
“Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata. Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi menilai ketegasan dalam mengelola sumber daya energi merupakan bagian penting dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Besarnya potensi sumber daya alam harus diimbangi dengan keberanian pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan negara.
“Gerakan semacam ini diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang mengutamakan kebutuhan energi domestik dapat menjadi pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain, termasuk perdagangan energi.
“Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik dan sektor industri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan gas untuk ekspor.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam hubungan perdagangan energi regional. (*)
