Jakarta, Semartara.News – Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus Peneliti Lembaga Riset Index Institute, Denny Charter, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang ideal dan realistis saat ini berada pada kisaran 40 hingga 55 persen. Menurutnya, rentang tersebut lebih mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tengah dihadapi Indonesia dibandingkan sejumlah hasil survei yang menempatkan angka kepuasan publik di atas 70 persen.
Pernyataan itu disampaikan Denny menyusul rilis beberapa lembaga survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih berada pada level tinggi. Data IndexPolitica mencatat tingkat kepuasan sebesar 70,77 persen, sementara Poltracking Indonesia merilis angka 72,2 persen.
Menurut Denny, angka kepuasan di atas 70 persen sulit dijelaskan apabila dikaitkan dengan berbagai tantangan yang masih dirasakan masyarakat, mulai dari tekanan daya beli, ketidakpastian investasi, persoalan lapangan kerja, hingga berbagai tantangan struktural ekonomi lainnya.
“Jika melihat kondisi objektif yang terjadi saat ini, rentang kepuasan publik yang lebih logis berada di angka 40 hingga 55 persen. Angka itu bukan menunjukkan kegagalan pemerintah, melainkan gambaran yang lebih realistis terhadap persepsi masyarakat di tengah berbagai tantangan yang ada,” ujarnya dalam keterangan tertulis dilansir Semartara.News, Sabtu, 6 Juni 2026.
Denny menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepuasan publik adalah kondisi ekonomi. Ia merujuk pada teori economic voting yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka rasakan secara langsung.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, serta masih tingginya ketergantungan pada sektor pekerjaan informal menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan.
“Dalam situasi di mana daya beli belum sepenuhnya pulih dan tekanan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat, sangat sulit membayangkan tingkat kepuasan publik bisa berada pada level yang sangat tinggi secara konsisten,” katanya.
Selain faktor ekonomi, Denny juga menyoroti adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi berbagai program pemerintah. Menurutnya, ekspektasi publik yang tinggi pada awal pemerintahan dapat berubah menjadi evaluasi yang lebih kritis apabila manfaat program belum dirasakan secara merata.
Ia menilai sejumlah program prioritas pemerintah memiliki tujuan yang baik, tetapi efektivitas implementasi di lapangan akan sangat menentukan bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
“Ketika masyarakat belum merasakan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka tingkat kepuasan biasanya akan bergerak ke posisi yang lebih moderat,” ujarnya.
Denny juga menekankan bahwa persepsi publik tidak hanya dibentuk oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, transparansi kebijakan, serta dinamika informasi yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, kelompok masyarakat perkotaan dan kelas menengah cenderung lebih sensitif terhadap isu inflasi, lapangan kerja, dan investasi dibandingkan kelompok masyarakat yang masih memperoleh manfaat langsung dari berbagai program bantuan sosial.
“Perbedaan pengalaman ekonomi antar kelompok masyarakat akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula terhadap kinerja pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Denny mengajak publik melihat pengalaman historis di berbagai negara berkembang. Menurutnya, pemerintahan yang menghadapi tantangan ekonomi dan ketimpangan sosial umumnya berada pada tingkat persetujuan publik yang moderat, bukan sangat tinggi.
“Di banyak negara berkembang, approval rating di atas 70 persen biasanya terjadi ketika ekonomi tumbuh sangat kuat dan masyarakat merasakan optimisme yang tinggi. Dalam kondisi yang penuh tantangan seperti sekarang, angka 40 hingga 55 persen justru lebih masuk akal secara akademik maupun empiris,” katanya.
Meski demikian, Denny menegaskan bahwa rentang kepuasan 40 hingga 55 persen tetap menunjukkan adanya legitimasi publik terhadap pemerintah. Menurutnya, angka tersebut cukup untuk menjadi modal menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
“Angka 40 hingga 55 persen bukan tanda krisis kepercayaan. Sebaliknya, itu merupakan titik keseimbangan yang wajar dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja serta menjawab harapan masyarakat,” pungkasnya. (Ril)
