Kota Tangsel, Semartara.News — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten melakukan pemeriksaan terinci terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Pemeriksaan tersebut menyoroti pelaksanaan program pendidikan, pengelolaan anggaran, hingga kinerja rumah sakit umum daerah (RSUD).
Pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut dari tahapan pendahuluan itu dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2026.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pemeriksaan kali ini difokuskan pada dua urusan pemerintahan, yakni pendidikan dan kesehatan. Aspek yang diperiksa mencakup pengelolaan keuangan hingga manajemen pada unit kerja terkait.
“Pemeriksaan rutin BPK untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Awalnya sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, sekarang masuk pemeriksaan terinci, baik di bidang keuangan maupun manajemen lainnya,” ujar Benyamin.
Benyamin meminta seluruh perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan bersikap kooperatif. Ia menekankan pentingnya kesiapan dokumen dan data serta keterbukaan petugas dalam memberikan keterangan kepada tim pemeriksa.
“Enggak secara spesifik. Cuma biasa, kesiapan data, kemudian respons para petugasnya. Kalau diminta data atau ditanya, dijawab secara objektif. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan hasilnya baik. Jadi ini menindaklanjuti pemeriksaan pendahuluan yang lalu,” ungkapnya.
Di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, mengungkapkan bahwa pemeriksaan BPK berkaitan dengan kepatuhan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pendidikan.
Menurut Deden, terdapat sekitar empat poin yang menjadi fokus pemeriksaan tahun ini. Beberapa di antaranya menyangkut Dana Satuan Pendidikan (DSP), sarana dan prasarana (sapras), serta program pendanaan pendidikan lainnya, termasuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Ini berkaitan dengan kepatuhan dan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan tahap pertama. Ada beberapa poin, kalau enggak salah empat poin yang menjadi fokus pemeriksaan BPK tahun ini,” kata Deden.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan awal atau entry meeting, Dindikbud telah menerima penjelasan mengenai tahapan pemeriksaan, dokumen yang harus disiapkan, serta jadwal dan lokasi pemeriksaan.
Pihaknya juga mempersiapkan dokumen administrasi dan data pendukung terkait kegiatan serta program pendidikan yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 hingga 2026.
Meski demikian, Deden menegaskan belum ada hasil evaluasi maupun catatan pemeriksaan dari BPK karena proses pemeriksaan terinci baru akan berjalan.
“Sekarang belum ada evaluasi atau catatan karena baru mau berjalan pemeriksaannya. Hanya ada beberapa poin yang menjadi atensi teman-teman BPK,” jelasnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, mengatakan pemeriksaan terhadap rumah sakit daerah merupakan audit kinerja. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan rumah sakit.
Menurut Allin, pemeriksaan mencakup sejumlah aspek kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lingkungan RSUD.
“Ini audit kinerja rumah sakit Tangsel. Tentunya nanti untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja,” ujar Allin.
Ia menambahkan, tim pemeriksa tidak hanya menelaah dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap sejumlah aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rumah sakit.
Namun, Allin belum dapat membeberkan poin-poin yang menjadi perhatian pemeriksa karena proses pengecekan dan pencocokan data masih berlangsung.
“Semua poin terkait kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan dan lain-lain. Tapi itu belum bisa disampaikan karena masih ada beberapa hal yang harus dikroscek kembali,” pungkasnya. (*)
