AHY Apresiasi Pembangunan Rumah Nelayan di Mauk, Tangerang, Dorong Ekonomi Pesisir

AHY apresiasi pembangunan rumah nelayan di Mauk Tangerang, dorong kawasan pesisir produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah berbincang dan meninjau langsung hasil pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Mauk, Tangerang, sebagai bagian dari kolaborasi berbagai pihak demi peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. (Foto: Ist)

Tangerang, Semartara.News – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan pujian atas pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (16/4/26).

Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menko AHY ke Desa Tanjung Anom dan Desa Ketapang bersama pejabat terkait, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Gubernur Banten.

Dalam rangka kunjungan tersebut, Menko AHY yang didampingi Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung hasil pembangunan rumah terintegrasi hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

“Ini merupakan contoh nyata dari kerja sama yang baik. Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang, terutama Bupati Tangerang, dalam menciptakan kawasan hunian yang lebih layak dan tertata bagi masyarakat nelayan,” ujarnya.

AHY menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya sebatas menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat. Di Desa Tanjung Anom, telah dibangun sebanyak 110 unit rumah layak huni bagi nelayan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai mitra, termasuk Habitat for Humanity dan koperasi setempat. Di kawasan Ketapang Aquaculture, sekitar 127 rumah telah ditata sehingga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan produktif.

“Kita ingin memastikan kawasan ini tidak hanya nyaman untuk tinggal, tetapi juga mampu mendorong produktivitas ekonomi. Para nelayan dapat meningkatkan pendapatan dan keluarga mereka bisa mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah,” jelasnya.

Selain itu, Menko AHY juga meninjau kawasan mangrove di Desa Ketapang yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap abrasi sekaligus berpotensi menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan (ecotourism) dan olahraga (sport tourism).

“Penanaman mangrove ini sangat penting sebagai langkah mitigasi terhadap perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir. Ke depannya, kawasan ini dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Program penataan kawasan ini merupakan bagian dari upaya transformasi wilayah kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), yang didukung oleh pendanaan dari APBN, APBD, serta sinergi lintas sektor.

Di pihak lain, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang tetap berkomitmen menjalankan program perbaikan rumah melalui inisiatif unggulan Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin) dengan target pembangunan 1.000 rumah layak huni tiap tahun.

Pemkab Tangerang juga akan menindaklanjuti arahan Menko AHY terkait penyediaan infrastruktur penunjang seperti pembangunan tanggul penahan abrasi (breakwater), normalisasi sungai, dan fasilitas lain guna memperkuat kawasan pesisir.

“Program pembangunan 1.000 rumah layak huni akan terus kami jalankan hingga seluruh warga di Kabupaten Tangerang memiliki hunian yang layak. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai sektor swasta, penataan kawasan pesisir di Kecamatan Mauk dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperbaiki lingkungan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

“Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam penataan kawasan pesisir ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya membangun rumah yang layak, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan mendukung kemakmuran masyarakatnya,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan