Kota Tangerang, Semartara.News — Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi publik yang digelar di kampus UMT, Selasa (10/11/2026).
Wakil Rektor UMT, Asrori Muktarom, menilai dugaan penyadapan tersebut perlu dilihat dari perspektif hukum, hak asasi manusia (HAM), dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Menurut perspektif hukum, sebagai akademisi, kita melihat kasus penyadapan ini sebagai tindakan yang memang melanggar hukum,” ujar Asrori di sela-sela kegiatan diskusi publik tersebut.
Menurut Asrori, penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap privasi, kehormatan, dan martabat seseorang.
Ia menjelaskan bahwa persoalan penyadapan juga berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur larangan intersepsi secara melawan hukum.
“Penyadapan juga sangat berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena setiap orang dilindungi diri dan kehormatannya. Selain itu, terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur larangan intersepsi secara melawan hukum,” katanya.
Asrori menambahkan, persoalan tersebut juga memiliki dimensi hak asasi manusia dan nilai-nilai agama. Menurutnya, perlindungan terhadap kehormatan serta martabat manusia merupakan prinsip yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Penyadapan ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena setiap manusia dilindungi diri, kehormatan, dan martabatnya. Dalam perspektif agama, khususnya di lingkungan Muhammadiyah, tindakan tersebut juga menjadi hal yang dilarang,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta diskusi publik juga membentangkan flyer berisi dukungan kepada Polri yang disebut tengah menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Melalui kegiatan itu, civitas akademika UMT menyampaikan perhatian terhadap pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan perkara tersebut. (Ril/Red)
