Jakarta, Semartara.News — Sekretaris Jenderal Barisan Motor Gibran (BMG), Subkhan Agung S., menilai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sebagai pilihan bermartabat dalam menghadapi dinamika hukum dan politik yang berkembang. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan yang disandangnya.
Niat pengunduran diri Gibran disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada hari yang sama.
Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu hal yang dibahas adalah dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Menanggapi perkembangan itu, Subkhan menilai jabatan tidak seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi ataupun memengaruhi proses hukum yang menjadi perhatian publik.
“Ini adalah sikap seorang pemimpin yang memiliki kebesaran jiwa. Gibran menunjukkan bahwa jabatan bukanlah segala-galanya. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi, apalagi untuk mengintervensi proses hukum. Ada kehormatan, ada etika, dan ada tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh seorang pemimpin,” kata Subkhan dalam keterangannya.
Menurut Subkhan, polemik yang berkaitan dengan legalitas ijazah Gibran perlu disikapi secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia berpandangan, fakta, dokumen, dan proses hukum harus menjadi dasar untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
“Gibran mengajarkan kepada kita, kalau memang kebenaran dapat dibuktikan melalui jalur hukum, mengapa harus mengandalkan kekuasaan? Mengapa harus membangun tekanan politik? Seorang pemimpin yang percaya terhadap kebenaran seharusnya berani menghadapi proses pembuktian secara terbuka dan konstitusional,” ujarnya.
Subkhan menilai polemik ijazah Gibran telah berkembang melampaui persoalan administrasi dan hukum. Menurutnya, isu tersebut juga menjadi bagian dari dinamika politik yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pejabat negara dan institusi pemerintahan.
Karena itu, BMG mengingatkan bahwa kritik dan pengawasan merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, setiap tuduhan maupun klaim yang berkembang di ruang publik harus diuji berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai persoalan hukum yang dihadapi Gibran dijadikan kendaraan untuk memenuhi syahwat politik. Jangan sampai ruang demokrasi dipenuhi pertarungan narasi yang justru menjauhkan masyarakat dari fakta dan kebenaran. Jika ada persoalan, buktikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan penghakiman di ruang publik,” tegasnya.
BMG juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi polemik tersebut secara proporsional. Subkhan berharap persoalan yang berkaitan dengan pejabat negara tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dan sistem ketatanegaraan.
Menurutnya, keberanian seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya mempertahankan jabatan, tetapi juga dari kesediaannya mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya sesuai dengan ketentuan hukum.
“Jabatan bukan tameng untuk menghindari pembuktian. Seorang pemimpin harus berani mempertanggungjawabkan segala sesuatu melalui jalur hukum, bukan menggunakan kekuasaan untuk membungkam persoalan,” ujarnya.
Subkhan berharap perkembangan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap supremasi hukum dan tanggung jawab konstitusional.
Meski demikian, niat pengunduran diri yang disampaikan kepada Presiden perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah berlaku secara formal sesuai mekanisme ketatanegaraan. Status resmi jabatan Gibran tetap perlu merujuk pada keterangan pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
Bagi BMG, kehormatan seorang pemimpin tidak semata-mata terletak pada jabatan yang disandangnya, tetapi juga pada komitmennya terhadap hukum, etika, dan tanggung jawab kepada masyarakat. (Red)
