Jakarta, Semartara.News – Kepercayaan publik terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan mendesak negara masih menjadi modal politik penting bagi pemerintah. Namun, modal tersebut tidak akan bertahan hanya dengan reputasi atau narasi keberhasilan pemerintah. Ketika masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, kepercayaan itu berpotensi terkikis jika tidak diikuti perbaikan nyata.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai temuan survei yang menunjukkan 67 persen responden percaya Prabowo mampu menyelesaikan persoalan mendesak perlu dibaca secara hati-hati. Angka tersebut dapat mencerminkan kuatnya reputasi personal Presiden, tetapi tidak serta-merta berarti masyarakat telah merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah.
“Sebagian besar publik punya keyakinan bahwa sebenarnya Presiden itu mampu,” kata Dedi saat menjelaskan hasil survei IPO, Sabtu (24/10).
Survei IPO bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih” tersebut dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026. Penelitian ini bertujuan memetakan opini masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, termasuk penilaian terhadap kinerja pemerintah, kepercayaan publik, efektivitas kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, serta dinamika politik nasional.
Dalam survei tersebut, IPO menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Penelitian mencantumkan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar ±2,9 persen.
Pemilihan responden dilakukan secara bertahap melalui penentuan wilayah sampel, pemilihan rukun tetangga (RT) secara acak, pemilihan keluarga, kemudian satu responden dari setiap keluarga yang memenuhi kriteria. Responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dengan komposisi laki-laki dan perempuan masing-masing 50 persen.
Reputasi Presiden dan Tantangan di Lingkar Pemerintahan
Dedi menjelaskan, keyakinan masyarakat terhadap kemampuan Prabowo setidaknya dapat dibaca melalui dua kemungkinan. Pertama, reputasi personal Presiden masih kuat di mata masyarakat. Kedua, publik menilai kemampuan Presiden dalam menjalankan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh lain di dalam pemerintahan.
Dalam konteks itu, evaluasi terhadap jajaran pemerintahan, termasuk kemungkinan mengganti menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja memadai, dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kepercayaan publik.
Meski demikian, kepercayaan masyarakat tidak cukup dijaga melalui perubahan komposisi kabinet. Pemerintah tetap perlu membuktikan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu menjawab persoalan yang paling dirasakan warga.
“Yang bisa mempertahankan reputasi Presiden Prabowo, atau menjaga kepercayaan publik yang punya keyakinan kalau Presiden mampu, ya berarti harus segera diselesaikan masalah-masalah prioritas yang disampaikan,” ujarnya.
Harga Pangan dan Lapangan Kerja Menjadi Ujian
Berdasarkan survei IPO, persoalan yang paling mendesak bagi masyarakat adalah pengendalian harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, serta penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.
Pengendalian harga bahan pokok menempati urutan pertama dengan 28 persen, disusul pemberantasan korupsi sebesar 19,5 persen, serta penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran sebesar 14,7 persen.
Bagi Dedi, daftar prioritas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih menuntut penyelesaian persoalan mendasar daripada sekadar mendengar promosi program pemerintah. Perbaikan pada persoalan-persoalan itu berpeluang memperkuat keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo.
Tantangan pemerintah, menurutnya, bukan hanya merumuskan program baru, melainkan menunjukkan kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat. Jika persoalan mendasar terus berulang tanpa perbaikan berarti, kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah berisiko berubah menjadi kekecewaan.
Ekonomi Nasional Dinilai Baik, tetapi Rumah Tangga Masih Kesulitan
Salah satu temuan yang disoroti Dedi adalah perbedaan antara penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional dan kondisi keuangan rumah tangga.
Dalam survei IPO, 67 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik. Namun, ketika ditanya mengenai kemampuan keuangan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, 58 persen responden menyatakan uang yang dimiliki masih terbatas atau tidak mencukupi.
Dedi melihat perbedaan itu sebagai persoalan penting bagi pemerintah. Penilaian positif terhadap kondisi ekonomi pada tingkat nasional belum tentu berbanding lurus dengan pengalaman ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Persepsi baik itu tidak berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat rumah tangga,” kata Dedi, menjelaskan kesenjangan antara penilaian terhadap ekonomi nasional dan kondisi ekonomi keluarga.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa gambaran ekonomi nasional yang positif belum tentu sepenuhnya dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan apakah kebijakan ekonomi membantu warga memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan memperoleh pekerjaan.
Masyarakat dapat saja mengakui bahwa ekonomi nasional terlihat baik, tetapi tetap menghadapi tekanan ketika berbelanja, membayar kebutuhan rumah tangga, atau mencari penghasilan yang memadai.
Program Populer Belum Tentu Menjawab Prioritas Masyarakat
Dedi juga menyoroti bahwa program-program pemerintah yang sering dipromosikan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tidak muncul sebagai persoalan paling mendesak dalam daftar prioritas responden pada survei tersebut.
Menurutnya, hal itu menjadi sinyal bahwa agenda yang populer dalam komunikasi politik pemerintah belum tentu sama dengan kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat.
Temuan ini bukan berarti masyarakat menolak program-program tersebut. Data survei hanya menunjukkan bahwa ketika diminta menentukan persoalan mendesak, responden lebih menonjolkan isu harga bahan pokok, korupsi, serta lapangan kerja dan pengangguran.
Pemerintah perlu membaca aspirasi publik secara cermat agar prioritas kebijakan tidak hanya mengikuti program yang memperoleh perhatian luas, tetapi juga menjawab kebutuhan konkret warga.
Dedi turut menyinggung layanan kesehatan yang tidak masuk dalam daftar persoalan paling mendesak pada temuan tersebut. Namun, hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh masyarakat telah puas terhadap layanan kesehatan. Temuan tersebut hanya menunjukkan bahwa isu itu memperoleh porsi relatif kecil sebagai prioritas responden dalam survei ini.
Kepercayaan Politik tidak Bersifat Permanen
Dedi mengingatkan bahwa survei opini publik menggambarkan kondisi pada periode tertentu, bukan kepastian mengenai sikap masyarakat dalam jangka panjang. Survei IPO dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 sehingga hasilnya perlu dipahami sesuai dengan waktu pengumpulan data.
“Survei semacam ini, sekali lagi saya ingatkan, tidak menggambarkan sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena opini publik tentu mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat,” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, angka kepercayaan sebesar 67 persen dapat menjadi modal politik bagi Prabowo, tetapi sekaligus membawa konsekuensi berupa ekspektasi masyarakat. Ketika publik percaya seorang pemimpin mampu menyelesaikan masalah, kepercayaan itu juga dapat dibaca sebagai tuntutan agar kemampuan tersebut diwujudkan dalam kebijakan dan hasil yang terukur.
Jika harga pangan tetap menekan daya beli, lapangan kerja sulit diperoleh, dan pengangguran belum tertangani, pemerintah menghadapi risiko melebarnya jarak antara harapan dan pengalaman masyarakat. Sebaliknya, perbaikan yang benar-benar dirasakan warga dapat memperkuat kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden.
Pada akhirnya, tantangan Prabowo bukan semata-mata mempertahankan penilaian positif dalam survei. Tantangan utamanya adalah mengubah kepercayaan menjadi hasil yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, bagi masyarakat, kemampuan pemerintah tidak hanya dinilai dari apa yang dijanjikan atau dikomunikasikan, tetapi juga dari perubahan nyata yang mereka alami. (*)
