Jakarta, Semartara.News — Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus Peneliti Senior Index Politica Indonesia, Denny Charter, mengusulkan agar Menteri Purbaya dialihkan ke Kementerian Koperasi dan UKM atau Kementerian Sosial. Di saat yang sama, ia menilai Sri Mulyani Indrawati perlu kembali memimpin Kementerian Keuangan untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Usulan tersebut disampaikan Denny menyusul pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih berada di zona merah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
Denny mengatakan, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah menaikkan suku bunga acuan belum mampu mendorong penguatan rupiah maupun membalikkan arus modal asing yang keluar dari pasar domestik.
“Realitas empiris menunjukkan rupiah masih terkoreksi dan capital outflow di pasar ekuitas terus terjadi. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan fundamental lain, yaitu persepsi risiko negara (country risk premium) yang sangat dipengaruhi oleh kredibilitas Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Denny, pasar keuangan membutuhkan figur Menteri Keuangan yang memiliki kapasitas teknokratis dan keberanian mengambil kebijakan fiskal yang sulit demi menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam konteks tersebut, ia menilai Sri Mulyani masih menjadi sosok yang tepat karena memiliki rekam jejak dalam menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sri Mulyani memiliki legitimasi teknokratis dan posisi tawar yang kuat untuk mengatakan ‘tidak’ terhadap kebijakan anggaran yang berpotensi membebani APBN. Karakter seperti ini dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat internasional,” kata Denny.
Ia menambahkan, kehadiran Sri Mulyani dinilai dapat memperkuat keyakinan lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody’s, S&P, dan Fitch terhadap fundamental ekonomi Indonesia sehingga berdampak positif terhadap investasi jangka panjang.
Sementara itu, Denny menilai Menteri Purbaya memiliki keunggulan pada aspek komunikasi publik dan popularitas. Menurutnya, potensi tersebut akan lebih optimal apabila dimanfaatkan di kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Popularitas dan kemampuan komunikasi Menteri Purbaya akan menghasilkan multiplier effect yang lebih besar jika ditempatkan di Kementerian Koperasi dan UKM atau Kementerian Sosial. Di sektor tersebut, kapasitas beliau akan lebih efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan program sosial,” ujarnya.
Denny menegaskan, penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi menjadi faktor penting untuk memperkuat efektivitas kabinet sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. (*)
