Tangerang, Semartara.News – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan bahwa program percepatan penurunan stunting tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Seluruh perangkat daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diminta memastikan setiap intervensi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi dan kesehatan balita.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Aksi TPPS Kabupaten Tangerang Tahun 2026 di Ruang Media Center Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Kamis (26/6/2026).
Menurutnya, evaluasi program harus menjadi momentum untuk memperbaiki pola penanganan stunting agar lebih efektif, terukur, dan menyentuh langsung keluarga yang membutuhkan.
“Saya minta kita semua lebih serius terhadap pelaksanaan dan evaluasi program rencana aksi TPPS ini. Kalau perlu ada perombakan strategi dan metode intervensi di lapangan, segera lakukan agar target penurunan angka stunting dapat dicapai secara riil, bukan sekadar seremonial,” tegas Intan.
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi di lapangan masih menemukan fenomena lost contact, yakni orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke Posyandu setelah mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan maupun acara seremonial. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi melalui pendekatan yang lebih intensif.
Karena itu, Wabup Intan mendorong perubahan metode intervensi dengan mengedepankan pendampingan langsung kepada keluarga sasaran.
“Kita harus ubah strategi. Jangan hanya menyuruh mereka datang ke Puskesmas lalu membagikan makanan. Kalau perlu lakukan metode jemput bola, didatangi ke rumahnya, dipantau langsung, dan didampingi saat makan agar gizinya benar-benar masuk,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan stunting, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), kader Dahsyat, Dapur Dahsyat, PKK, Dharma Wanita, hingga petugas Puskesmas, memperkuat kolaborasi di lapangan.
“Kader Dahsyat, Dapur Dahsyat, Dharma Wanita, PKK, petugas Puskesmas, dan para pendamping harus bersama-sama turun ke lapangan. Metode intervensi, pengawasan, dan penyusunan menu gizi harus kita perbaiki agar lebih efisien dan berdampak nyata,” katanya.
Selain penguatan program, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga akan memastikan dukungan penganggaran melalui koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Menurut Intan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap rencana aksi dapat berjalan secara optimal.
“Kita akan mengagendakan rapat khusus bersama Bappeda untuk memastikan dukungan penganggaran program ini. Sebagai perpanjangan tangan Pak Bupati, saya menugaskan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas KB untuk berkolaborasi menyusun strategi yang jauh lebih efektif,” ujarnya.
Wabup Intan turut meminta seluruh jajaran memperkuat monitoring hingga tingkat desa serta mendampingi tim survei eksternal yang akan melakukan pengambilan sampel pada Agustus mendatang agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tersebut melahirkan rencana aksi yang lebih taktis, terintegrasi, dan berbasis penanganan langsung di tingkat keluarga sehingga target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang dapat tercapai secara berkelanjutan. (*)
