Jakarta, Semartara News – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut telah mencapai Rp16.250 per liter mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta. Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan energi nasional serta menyampaikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat terkait faktor-faktor yang memengaruhi harga BBM.
Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta, Ahmad SM Kaffa, menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebijakan energi, termasuk perkembangan harga BBM di tengah dinamika pasar global.
“Kami meminta pemerintah tidak menyampaikan narasi yang membingungkan publik terkait kebijakan energi. Rakyat berhak memperoleh informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kenaikan harga BBM,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Gus Fakhier itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut GMNI DKI Jakarta, kenaikan harga energi saat ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik internasional, termasuk konflik yang terjadi di Timur Tengah dan berdampak terhadap pasar energi dunia. Namun demikian, pemerintah dinilai tetap harus memiliki langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain meminta evaluasi kebijakan energi, DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti kondisi fiskal nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan terhadap sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran besar.
Program yang diminta untuk dievaluasi antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Dahsyat Mengabdi/Membangun Pemuda (KDMP), dan Program 3 Juta Rumah Rakyat.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, mengatakan pemerintah perlu menyesuaikan prioritas anggaran dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
“Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan anggaran besar. Prioritas utama harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Deodatus.
Soroti Tata Kelola Pemerintahan
Dalam pernyataannya, GMNI DKI Jakarta juga menyinggung masih adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurut organisasi tersebut, upaya menjaga stabilitas ekonomi harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
GMNI DKI Jakarta turut meminta pemerintah dan DPR lebih terbuka dalam menyerap aspirasi publik, khususnya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pemerintah Diminta Berpihak kepada Rakyat
DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi.
Mereka menilai negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang semakin berat, termasuk melalui kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan dan stabilitas kehidupan rakyat.
“Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada,” kata Gus Fakhier. (*)
