Kota Tangsel, Semartara.News — Gubernur Banten Andra Soni mengumpulkan para kepala daerah se-Tangerang Raya dalam rapat koordinasi untuk membahas penanganan banjir, dengan fokus utama pada langkah normalisasi sungai di sejumlah titik rawan.
Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Banten, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, itu dihadiri para kepala daerah se-Tangerang Raya serta jajaran instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Andra Soni menegaskan, normalisasi sungai menjadi salah satu langkah strategis yang harus segera dilakukan guna mengendalikan banjir sekaligus meminimalkan dampaknya di masa mendatang. Namun demikian, ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan koordinasi lintas sektor.
“Kita tidak ingin hanya menyalahkan curah hujan atau debit air yang tinggi. Yang lebih penting adalah mencari solusi konkret apa yang harus kita lakukan bersama-sama,” ujar Andra, Senin (26/1/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Andra mengungkapkan hasil peninjauan lapangan yang menemukan adanya penyempitan sungai di sejumlah wilayah, termasuk Sungai Cirarap. Selain itu, terdapat bangunan yang berdiri tidak semestinya di bantaran sungai dan berpotensi menghambat aliran air.
“Temuan ini kami koordinasikan dengan Kantor Wilayah Pertanahan untuk melihat aspek hukumnya. Insyaallah, tim teknis akan langsung menindaklanjuti hasil rapat ini,” katanya.
Terkait kondisi terkini, Andra memastikan bahwa secara umum banjir di wilayah Banten sudah mulai surut. Namun, masih terdapat genangan di beberapa daerah, seperti Kresek dan Kronjo, serta dampak banjir yang sempat mengganggu akses jalan tol.
Dalam rapat tersebut juga dibahas keberadaan Bendung Polor. Andra menegaskan, dirinya tidak secara langsung meminta bendung tersebut dibongkar, melainkan mempertanyakan efektivitas fungsinya. Berdasarkan penjelasan pihak Balai, bendung tersebut berfungsi menahan air saat musim kemarau, namun dinilai kurang optimal ketika debit air tinggi.
“Kalau memang tidak ada manfaatnya, tentu perlu dievaluasi. Tetapi jika masih bermanfaat bagi masyarakat, maka harus direvitalisasi agar fungsinya optimal,” ujarnya.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga membuka kemungkinan pembangunan irigasi atau sudetan sebagai langkah antisipasi. Namun, Andra menegaskan hal tersebut masih menunggu kajian teknis lanjutan dari tim lapangan.
Ia menambahkan, penanganan banjir ke depan akan dilakukan secara lintas sektor, termasuk melalui penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sejumlah kabupaten dan kota. Kantor Wilayah Pertanahan juga akan dilibatkan dalam proses pendampingan.
“Intinya, kita ingin menjadikan ini persoalan bersama dan memperkuat kerja sama. Semua pihak sudah bekerja, tinggal bagaimana koordinasinya kita tingkatkan agar banjir bisa kita atasi bersama-sama,” pungkas Andra. (Idris Ibrahim)
